14 December 2017

UU Baru Untuk Hambat Politik Dinasti Kepala Daerah

Pilkada - Parlemen News

Parlemennews.co.id – Banyak hal yang menarik dalam undang-undang nomor 8 tahun 2015 ini, salah satunya adalah persyaratan untuk calon Kepala Daerah (Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota) adalah tidak mempunyai ikatan keluarga dengan petahana (incumbent). Pasal 7 huruf (r) menyebutkan bahwa salah satu persyaratan calon kepala daerah adalah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Dalam penjelasan disebutkan yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan

Terkait dengan aturan baru tersebut Presiden Government Research Institute (RGI) Sri Sundari menyampakan “Pasal 7 huruf (r) ini menjadi sangat menarik untuk dibahas. Kondisi dilapangan menunjukan bahwa cukup banyak istri kepala daerah ikut jadi pasangan calon kepala daerah. Sebut saja Aida Zulaikha Ismet Abdullah yang yang mencalonkan diri menjadi Gubernur Kepuluan Riau pada tahun 2010. Tetapi akhirnya Aida kalah dari pasangan Muhammad Sani dan Suryo Respationo. Kemudian ada juga Walikota Probolinggo Rukmini. Rukmini merupakan istri dari Buchori walikota 2008-2013. Pasangan Rukmini Buchori-Suhadak berhasil menjadi walikota/wakil walikota Probolinggo dengan memenangkan pilkada pada tahun 2013”.

Kemudian yang lebih menarik lagi adalah dinasti politik “kerajaan banten”. Dinasti politik di Provinsi Banten ini lebih menggurita. Puncak kekuasaan di pegang oleh Ratu Atut sebagai Gubernur Banten. Kemudian ada juga Heryani (Ibu tiri) Wakil bupati Pandeglang, Ratu Tatu Chasanah (adik kandung) Wakil Bupati Serang, dik tiri Atut, Tubagus Haerul Jaman(adik tiri) Walikota Serang, Airin Rachmi (adik ipar) Walikota Tangsel. Sebahagian lagi masuk keranah legislative seperti anggota DPR, Anggota DPD dan DPRD,” ujar dia kepada Parlemennews.co.id (09/04/2015).

Aturan baru ini akan berpengaruh terhadap pola hubungan ikatan keluarga antara petahana (incumbent) dengan calon kepala daerah di daerah yang sama seperti pada kejadian Gubernur Kepri Ismet Abdullah dan calon Gubernur Aidha Zulaikha Ismet yang merupakan istri beliau, atau pada kejadian walikota antara Walikota Probolinggo Buchori dan istrinya Rukmini. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah aturan tersebut akan berpengaruh terhadap pola hubungan keluarga pada dinasti “kerajaan Banten”?.(RHM/PN)

Related posts

1 Comment

  1. 33Archie

    I must say it was hard to find your blog in google.
    You write interesting posts but you should rank your blog higher in search engines.
    If you don’t know how to do it search on youtube:
    how to rank a website Marcel’s way

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *