Presiden Harus Buka Ruang Aspirasi dari Berbagai Pihak

Farouk Muhammad - Parlemen News
ParlemenNews, Jakarta Presiden Joko Widodo harus memaksimalkan beragam cara untuk menyerap aspirasi masyarakat, selain dari partai pendukung dan basis orientasi politiknya. Presiden juga dapat menggunakan institusi resmi lembaga negara, struktur kabinet, maupun elemen masyarakat lainnya. Diharapkan, beragam aspirasi tersebut dapat memperkaya dan menjadi bahan referensi terbaik dalam memformulasi kebijakan yang berguna bagi seluruh rakyat Indonesia.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Farouk Muhammad menghimbau Presiden memaksimalkan kewenangan dan potensi yang dimilikinya untuk membangun komunikasi yang lebih intensif dengan berbagai pihak, “Presiden secara prinsip dalam konstitusi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan jalannya pemerintahan, karenanya secara faktual beliau tidak hanya menunaikan janji-janji kampanye dan program unggulan dari basis dukungannya. Tetapi juga, sudah seharusnya Presiden secara partisipastif dan aspiratif membuka ruang publik yang intensif untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang berguna bagi rakyat.”
Presiden Joko Widodo berdasarkan keterangan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Negara senin, (13/4/15) memastikan pemerintahannya akan menjalankan program pembangunan sesuai Nawa Cita mulai tahun 2016. Presiden menekankan agar program para menterinya betul-betul menunjukan perubahan yang signifikan, diantaranya dengan memprioritaskan sektor maritim, infrastruktur, energi, pangan, dan pariwisata dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2016.
“Kebijakan Presiden untuk merealisasikan program Nawa Cita tentu perlu di dukung oleh seluruh pihak, sepanjang memberikan manfaat bagi masyarakat dan mampu mengentaskan berbagai permasalahan yang masih terjadi hingga saat ini,” tutur Farouk.
Guru Besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ini berpendapat, disadari dalam sistem demokrasi keberadaan partai politik (parpol) merupakan salah satu unsur penting yang tidak bisa diabaikan, namun demikian Parpol tentu saja bukan berarti satu-satunya sarana dan sumber inspirasi gagasan dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena sejatinya pemerintahan dibangun berdasarkan konsensus dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karenanya diperlukan ruang yang cukup untuk mendapatkan masukan yang konstruktif serta produktif dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan pemerintah.
“Penguatan institusi demokrasi menjadi salah satu pilar penting dewasa ini, terkait fenomena terjadinya deparpolisasi harus dijadikan sebagai sikap reflektif dan koreksi bagi  partai politik untuk memperbaiki diri agar sesuai dengan peran dan fungsinya secara ideal. Di sisi lain peran–peran kelembangaan non parpol dapat dioptimalkan sesuai dengan kewenangannya, dalam mendukung cita-cita serta program pemerintah.” tuturnya.
Farouk memberi contoh, dalam format lembaga perwakilan di Indonesia menganut bikameralisme dimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan wakil rakyat dari Partai Politik dan DPD merupakan wakil daerah non partai politik. Dengan struktur bikameral itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarkan dengan sistem double check yang memungkinkan representasi seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. DPR merupakan representasi politik (political representation) sedangkan DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (regional representation).
“Polarisasi secara alamiah akan senantiasa terjadi dalam konteks apapun, namun seluruhnya harus dimaknai sebagai mekanisme saling mengingatkan dan saling menjaga dalam rangka terealisasinya tujuan Negara,” pungkasnya. (arn/dpd)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *