Pimpinan DPD RI Dorong Konsolidasi Kabinet Kerja Jokowi-JK

Pimpinan DPD - Parlemen News
ParlemenNews, Jogjakarta – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman mendorong pemerintahan Jokowi-JK untuk mengonsolidasikan jajaran kabinetnya. Jajaran kabinet yang kurang terkonsolidasi, antara lain karena jajarannya mengalami dualisme kesetiaan, yaitu antara kesetiaan menteri kepada presiden dan kesetiaan menteri kepada partai. Wujud konsolidasinya ialah memperbaiki formasi kabinet atau mengevaluasi kinerja kabinet.
 
Hasil pengawasan kami terhadap pemerintahan Jokowi-JK, DPD RI mendorong konsolidasi kabinet agar isu-isu masyarakat yang belum terselesaikan. Kami siap menjadi mitra strategis pusat-daerah, dia menyatakannya dalam dialog pimpinan DPD RI dan alat kelengkapan DPD RI dengan para pemimpin redaksi (pemred) media massa bertema DPD RI Menyikapi Situasi Politik dan Ekonomi Bangsa di Keraton Kilen, kompleks Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Yogyakarta, Jumat (10/4/2015).
 
DPD RI mendorong pemerintahan Jokowi-JK untuk mengonsolidasikan jajaran kabinetnya mengingat kepuasan publik menjelang enam bulan pemerintahan Jokowi-JK tidak menggembirakan. Publik masih menilai masalah terpenting di Indonesia saat ini adalah ekonomi, menyusul masalah harga kebutuhan pokok, korupsi, lapangan pekerjaan (8,4%), dan kemiskinan.
 
Mengutip hasil sebuah survei nasional, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi hanya 57.5% dan JK 53.3%, sedangkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja kabinetnya hanya 46.8%. Hasil survei nasional tersebut menandakan bahwa pemerintahan yang masih belum genap berusia 6 bulan ini memiliki masalah yang sangat serius. Merupkan peringatan dini buat pemerintahan.
 
Dia memaparkan isu-isu masyarakat yang belum terselesaikan seperti ekonomi dan politik yang mempengaruhi keseharian kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Masalah mendasarnya di bidang ekonomi serta politik dan hukum, yaitu kemiskinan karena 27,8 juta orang miskin dan pengangguran karena 7,24 juta orang menganggur; kesenjangan atau ketimpangan karena gini ratio 0,41 yang terlebar sejak Indonesia merdeka.
 
Irman khawatir, situasi politik dan ekonomi dewasa ini jika tidak terkelola maka bisa mengarah menuju kondisi instabilitas yang ujungnya justru mengganggu kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Tanda-tandanya terlihat dari ekspresi kekecewaan masyarakat atas berbagai policy pemerintah yang semakin menambah berat beban mereka.
 
Oleh karena itu, DPD RI berperan sebagai jangkar republik menghadapi potensi ketidakpastian tersebut. Sebagai jangkar republik, DPD RI akan semakin aktif turun ke bawah guna menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah. Agar semakin aktif turun ke bawah, DPD RI akan mengonstruksikan jalur-jalur aspirasi publik sebagai penyalur pipa-pipa aspirasi jalan ketiga.
 
Mengapa penyalur pipa-pipa aspirasi jalan ketiga? Karena penyalur pipa-pipa aspirasi jalan kesatu adalah pemerintah Jokowi-JK, sedangkan jalan kedua adalah partai-partai, maka DPD RI menjadi penyalur pipa-pipa aspirasi jalan ketiga tersebut. Sebagai pipa-pipa aspirasi jalan ketiga untuk  memoderasi menguatnya potensi-potensi konflik politik dan ekonomi. Tujuannya agar stabilitas politik dan ekonomi terkendali dan pembangunan bisa berjalan baik.” (arn/dpd)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *