Penguatan Sistem Presidential: Peran Strategis Check and Balances

Pemerintah harus kuat. Itulah opini sebagian publik yang merasa “gerah” dan prihatin menyaksikan panorama politik dan krisis ketata-negaraan kita saat ini. Bisa dipahami keprihatinannya. Secara simpistis, panorama itu tak lepas dari posisi Presiden yang cukup lemah dan hal ini – tak dapat dipungkiri – akibat dari menguatnya kekuatan partai politik yang menjelama di parlemen ataupun di luar parlemen sebagai pengendali. Di sisi lain, civil society juga kian menguat. Tarik-menarik ini membuat Presiden sering diperhadapkan dilema. Akibatnya, muncul banyak pertimbangan dalam mengambil keputusan. Hal ini tentu berdampak jauh dan menjurus destruktif. Itulah sebabnya, sebagian elemen menghendaki penguatan sistem presidential sebagai pijakan Presiden untuk menentukan sikap yang jelas dan tegas. Di sanalah akan terlihat negara menjadi kuat.

Penguatan sistem presidential menjadi urgen. Agar langkahnya tidak terseak-seok oleh sejumlah tekanan eksternal, termasuk mitra kerjanya: lembaga legislatif. Sekali lagi, dapat dipahami cara pandang “negara harus kuat”. Tapi, satu hal yang perlu dan penting digaris-bawahi, jika pemerintah kuat dan tanpa perimbangan justru akan melahirkan tiranisme bahkan diktatorisme seperti yang pernah kita saksikan pada Orde Lama dan Orde Baru. Juga, dapat kita saksikan di berbagai belahan dunia bahwa diktatorisme dan tiranisme itu terjadi karena negara sangat powerful. Karena itu premis politik yang harus dibangun adalah lembaga eksekutif kuat, lembaga legislatif juga harus kuat. Arahnya untuk membangun sistem kontrol agar pemerintahan yang kuat tetap terkendali, tidak terjebak pada eforia kekuatan yang dimiliki, tidak semena-mena, sekaligus untuk menyelamatkan dari potensi tiranisme dan diktatorisme itu.

Karenanya, sistem kontrol yang kuat harus dibangun secara efektif. Dalam hal ini keberadaan oposisi – sebagai sistem untuk membangun perimbangan – punya peran strategis sebagai upaya membangun postur keseimbangan roda pemerintahan, meski – kultur ketata-negaraan kita – tidak mengenal isitilah oposisi. Tapi, oposisi sebagai pemeran cheque and balances sungguh penting. Harus kita sadari, tidak semua bisa sama atau dipaksakan sama. Itulah fitrah umat manusia, bahkan makhluk lainnya. Jika fitrah itu dilanggar, pasti terjadi implikasi yang tidak diharapkan. Setidaknya, terjadi reaksi natural akibat upaya pemaksaan sama. Karena itu, perbedaan adalah hal yang sunnatullah (alamiah) bahkan terdapat hikmah yang sangat mendasar. Lebih dari itu, perbedaan juga menjadi alat untuk membangun kekuatan (energi positif) dalam menghadapi dinamika kehidupan. Kini, bagaimana memposisikan perbedaan dan memerankannya sesuai proporsinya?

Dalam panggung kekuasaan, perbedaan atau sikap berbeda dengan penguasa cenderung dilihat sebagai lawan yang harus ditumpas karena membahayakan posisi dan keberadaannya. Cara pandang penguasa seperti ini karena jabatan dinilai segalanya. Karena itu siapapun yang membahayakan atau menggangu kekuasaan harus disingkirkan. Dan perbedaan sikap politik atau tidak sejalan dengan kepentingan penguasa harus disingkirkan, dengan cara apapun.

Ketika pandangan penguasa seperti itu tidak ada perlawanan secara sistimatis bahkan tak ada sistem yang melawannya, maka kepentingan para pihak yang dipimpin (rakyat) akan terus terancam: terkebiri dan terinjak-injak. Inilah yang kita saksikan pada panorama kekuasaan tiranistik yang selalu dan terus mengendepankan diktatorisme. Dengan “larasnya” atau perangkat lainnya (sistem politik) yang dikemas sedemikian rupa dengan target politik satu: kekuasaan tetap terpegang di pundaknya.

Ketika potret kekuasaan seperti itu terbiarkan, maka negara dan bangsanya harus sama-sama menghadapi realitas kehancuran. Minimal, destruksi mental dan akhirnya pola pikir dan tindakan. Semua itu akhirnya berlanjut pada titik kehancuran fisik. Itulah catatan historis yang ada di panggung dunia ini. Di mata sejarawan Inggris, Lord Action, manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya dan manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan bersikap otoriter dan menyalahgunakan kekuasaan. Karena itu perlu ada pembatasan kekuasaan dengan mekanisme kontrol hukum dan politik (UU). Spiritnya adalah amar ma`ruf dan nahi munkar sesuai dengan prinsip dasar sharing of power dan check and balances.

Pages: 1 2 3 4

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *