14 December 2017

Pandangan Pejabat Tentang IPDN (Bag. 3)

Parlemennews. Usulan Ahok kepada Jokowi tentang pembubaran IPDN mendapat penolakan dari berbagai pihak, mulai dari alumni, tokoh masyarakt, kepala daerah, menteri bahkan sampai wakil presiden, berikut kutipannya pernyataan mereka.

 

Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo

“Bagi para alumni IPDN enggak usah risau dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Pak Gubernur. Peraturan yang mengatur adanya IPDN ini sudah tercantum di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah. Mungkin saja Pak Ahok tidak membaca dan memahami isi Undang-Undang tersebut. Usulan yang dilantorkan Pak Ahok untuk membubarkan berarti ia melawan Undang-Undang (beritaempat.com)

 

Anggota Komisi II DPR RI Azikin Solthan

pernyataan Ahok itu keluar dikarenakan ketidakpahaman gubernur DKI Jakarta itu bahwa IPDN itu didirikan secara nasional dalam rangka membangun rasa nasionalisme bangsa dari Sabang sampai Merauke. Tidak lagi terkotak-kotak seperti dulu dengan adanya APDN di sejumlah daerah. Jadi, ia menilai, pernyataan Ahok tersebut justru menciderai nasionalisme. (beritaempat.com)

 

Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK), Prof. Dr. Djohermansyah Djohan

Saya lebih suka hubungi langsung ke Ahok, apa pasalnya hingga Ahok mengusulkan pembubaran IPDN ke Presiden, supaya jelas. Karena kalau enggak, nanti kita merespon, mungkin konteks yang dimaksud Ahok berbeda dengan yang dipahami alumni,” Ia menyebut ada 34 provinsi di Indonesia, bukan hanya Provinsi DKI Jakarta saja, apalagi DKI Jakarta tidak mempunyai daerah otonom, ada 93 kota, 414 kabupaten, kecamatan yang jumlahnya 7000an lebih, dan desa yang berjumlah 70.000an lebih yang memerlukan pelayanan, kapasitas, kualifikasi dan kompetensi para alumni IPDN. (beritaempat.com)

 

Baca juga WAPRES, MENTRI, GUBERNUR, WALIKOTA, CAMAT, SENATOR,ANGGOTA DEWAN, IPDN KITA PERLUKAN

 

Ketua Umum Apkasi, Mardani Maming.

Menurutnya, jika ada sesuatu yang salah, seharusnya masing-masing pihak mengoreksi diri.

“Alangkah baiknya jika setiap pejabat introspeksi diri. Bukan langsung menyalahkan pihak lain,” pendidikan di IPDN masih sangat diperlukan. Banyak pelajaran-pelajaran di IPDN yang dapat diterapkan ketika menjadi pejabat di daerah (Detik.com)

 

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Syarif

IPDN saat ini masih diperlukan. Soal lulusan IPDN, dia menilai kualitas alumni sudah cukup bagus. Hal ini terlihat dari hampir 90 persen pamong di Jakarta merupakan lulusan IPDN. “Kualitas bagus. Itu di lurah dan camat bagus. 90 persen. Pamong ya, lurah camat dari IPDN,” tuturnya.

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *