14 December 2017

Pandangan Pejabat Tentang IPDN (Bag. 2)

Parlemennews. Usulan Ahok kepada Jokowi tentang pembubaran IPDN mendapat penolakan dari berbagai pihak, mulai dari alumni, tokoh masyarakt, kepala daerah, menteri bahkan sampai wakil presiden, berikut kutipannya pernyataan mereka.

 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

menurut pengalamannya menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, lulusan IPDN yang mendampinginya justru memperlihatkan kinerja yang baik. Anak buahnya juga cepat menyesuaikan dengan tugas-tugas yang diemban (detik.com)

 

Rektor IPDN, Prof. Dr. Ermaya Suradinata,

“Sangat disayangkan, bahwa ucapan itu mungkin, dia (Ahok,-red) spontanitas yang tanpa dipikir secara mendalam. Kalau berpikir mendalam, tidak sampai mengucapkan seperti itu. Karena lembaga ini lembaga pemerintahan yang didirikan untuk menjalankan pemerintahan (beritaempat.com)

 

Senator DPD RI daerah pemilihan DKI Jakarta, Abdul Azis Khafia.

Menurutnya, pembubaran sebuah institusi bukanlah wewenang orang perorang termasuk Gubernur sekalipun.“Tetapi harus  ada sebab yang mendasar dan mendesak. Sedangkan IPDN tidak memiliki alasan mendesak untuk (membubarkan,-red) itu,”Jadi yang dilontarkan Ahok, kata Abdul Azis, tidak lebih sebagai wacana pribadi yang tidak memiliki urgensi yang kuat untuk membubarkan IPDN. Namun, sebagai kritik boleh-boleh saja. (beritaempat.com)

 

WAPRES, MENTRI, GUBERNUR, WALIKOTA, CAMAT, SENATOR,ANGGOTA DEWAN,

IPDN KITA PERLUKAN (3)

 

Ketua Umum Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indomesia (Apdesi), Suhardi.

Menurutnya, kinerja para lulusan IPDN di daerah justru lebih bagus dari pada yang lain.”Lulusan STPDN yang jadi camat itu bagus sekali (kinerjanya) karena mereka sudah terlatih. Kebanyakan camat di daerah yang tidak dari STPDN, itu kurang (kinerjanya). Kan banyak yang dari guru, dan yang lain,” (Detik.com)

 

Peneliti Senior DPR, Dr. M.Mulyadi

“Wacana membubarkan IPDN yang dilontarkan oleh Gubernur Ahok merupakan “Perang Pemikiran.” Diantara bentuk dari Perang Pemikiran adalah lontaran ide-ide liar dan propaganda. Tujuannya adalah membuat persepsi bahwa profesionalitas lulusan IPDN rendah di mata masyarakat. Padahal tidak sedikit lulusan IPDN yang punya segudang prestasi di pusat maupun daerah. Oleh karena itu, jika ditemukan lulusan IPDN yang bermasalah di daerah khususnya DKI, maka individu lulusan tsb yang diperbaiki, bukan dengan cara membubarkan IPDN”(parlemennews)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *