Pandangan Fraksi Tentang Perubahan Kelima UUD 1945

Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPD RI (BPKK DPD RI) merupakan alat kelengkapan DPD RI yang dibentuk sebagai transformasi dari Kelompok DPD. BPKK DPD RI dibentuk berkenaan dengan pelaksanaan fungsi pengembangan kapasitas kelembagaan, termasuk kajian atas sistem ketatanegaraan dalam rangka mewujudkan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi. Hal tersebut disampaikan olehKetua BPKK DPD RI Bambang Sadono dalam pembukaan RDPU dengan Ketua Fraksi Partai Politik di MPR RI (PDI-Perjuangan, PKB, Nasdem, Hanura) tentang Penataan Sistim Tata Kenegaraan di Gedung DPD Senayan.

RDPU selain dihadiri oleh Drs. AchmadBasarah, SH., MH dari PDI-Perjuangan, Ir. H. M. LukmanEdy, M.Si dari PKB, juga dihadiri oleh Wakil Ketua MPR, Dr. (Hc) Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua DPD Prof. Farouk Muhammad, Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA dari Nasdem, dan Dr. H.M. Farid Al Fauzi dari Hanura.

Pada kesempatan tersebut Achmad Basarah, dari PDI-Perjuangan menyampaikan “Keputusan MPR RI Nomor4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014 pada dasarnya merupakan sikap MPR yang diambil setelah menimbang berbagai aspirasi masyarakat terkait dinamika ketatanegaraan dan hasil kajian dari Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Kemudian ditambahkannya lagi bahwa “Tujuh poin dalam rekomendasi tersebut adalah melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia; melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara; melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila; mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara; melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan dengan berdasarkanPancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara, merupakan pandangan-pandangan ideal, yang disusun atas pertimbangan untuk kesinambungan pelaksanaan tugas MPR”.

Sementara itu LukmanEdy dari PKB menyampaikan“agar agenda amandemen UUD 1945 adalah amandemen terbatas. 10 poin usulan DPD tidak semuanya harus dilakukan melalui perubahan UUD 1945 tapi bisa melalui peraturan per-uu-an di bawah UUD 1945. Misalnya mengenai pemilahan pilkada nasional dan lokal. Revisi ini bisa masuk ke perppu pilkada. Sedangkan usulan DPD yang lain seperti penambahan bab komisi negara dikhawatirkan justru bisa menjadi agenda liar”.

Lukman menambahkan “PKB meyakini bahwa otonomi daerah merupakan pilihan optimal bagi negara. Otonomi daerah harus dikembangkan agar jangan sampai gagal karena jika gagal maka bisa saja muncul pemikiran yang lebih ekstrem yakni bentuk negara federal sebagai pengganti NKRI. Atas dasar inilah DPD harus diperkuat yakni dalam rangka memperkuat otonomi daerah”.

Sejalan denganpendapatdiatas, pengamat Pemerintahan dari Lembaga Kajian Pemerintahan Indonesia Dr.RahmatHollyson berpendapat” bahwa Penataan sistim ketatanegaraan khususnya terkait dengan amandemen UUD 1945 seperti yang disampaikanoleh DPD masih diperlukan, tetapi saya lebih memilih mengedepankan urgensinya, sehingga tidak mesti 10 isue strategis seperti yang diajukanoleh DPD, amandemen dapat dilakukan untukpenguatanSistim Presidential, Pembentuk Forum Previlegiatum serta penguatan sistim bicameral”. (Cong73)

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *