14 December 2017

Pancasila dan Pilkada Langsung-Serentak

M Syukur - Parlemen News

Oleh M. Syukur
anggota DPD RI dari Jambi

“Ruh” atau nilai-nilai Pancasila – secara faktual – telah terkikis.Kian tidak menampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Itulah yang kita lihat atau rasakan, setidaknya, sejak era reformasi bergulir. Dan keterkikisan itu akan semakin besar sejalan dengan pemberlakuan rezim pilkada langsung, apalagi serentak.

Tampak miris memang, implikasi reformasi bagi tatanan hidupberbangsa dan negara ini.Di samping karya politik yang konstruktif dari spirit era reformasi itu, tapi liberalisasi tanpa batas yang mewarnai sistem demokrasi kita yang dibanguntelah mensirnakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Tanah Air ini.

Dalam sistem ketatanegaraan kita, spirit reformasi telah meniadakan status Majelis Permusyawaran Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara.Ketiadaannya membuat sirna juga garis-garis besar haluan negara (GBHN), sehingga pembangunan bangsa-negara seperti kehilangan arah, meski ada konsep pembangunan jangka menengah dan panjang (RPJM/P).Perlu kita catat, RPJM atau RPJP sesungguhnya merupakan visi pembangunan masing-masing kandidat (kepala pemerintahan), yang kemudian dibakukan atau diadopsi bahkan dipaksakan setelah dirinya berhasil berkuasa. Sangatlah mungkin terjadi perbedaan di antara kandidat, meski ada sejumlah “irisan” yang sama. Tapi, yang perlu kita garis-bawahi, RPJM/RPJP menjadi persoalan tersendiri jika harus menjadi haluan negara dalam pembangunan.

Lembaga MPR memang masih ada.Tapi fungsi dan peranannya sangat minim.Ia hanya mengantarkan proses legalisasi (melantik) Presiden-Wakil Presiden sebagai pemenang pemilu. Pelantikan Presiden-Wakil Presiden memang penting, tapi haruskah seminim itu peran dan fungsinya? Tidak makes sense antara konsekuensi yang harus ditanggung negara atau rakyat.

Sementara itu, khususnya di panggung sosial dan politik, ketiadaan ruh atau terkikisnya nilai-nilai Pancasila telah mendorong degradasi karakter bangsa ini dan semakin kehilangan jatidirnya sebagai anak-bangsa Indonesia.Saat ini, masyarakat kita semakin mudah tersulut emosinya dan menjadi bangsa “barbar” dan “vandal” (tak beradab).Sikap tolerasi (teposeliro), kegotong-royongan antar sesama sudah tidak begitu menonjol.Daya rekat (kohesivitas) pun mudah retak atau terputus.Dan karenanya, persatuan bangsa ini bagai di atas kertas saja.Tampak bersatu, tapi langsung segera terpecah.Harmonitas hubungan sosial-politik pun kini bagai barang yang sangat mahal dan penuh perjuangan untuk menghadirkan harmonitas itu.

Kini, terjadi gerakan politik untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila untuk dibumikan kembali di Tanah Air Indonesia.Peringatan kelahiran dasar negara ini pada 1 Juni kemarin pun tampak didesain untuk mengembalikan ruh Pancasila itu dalam beragam bentuk, melibatkan kalangan anak-anak (setingkat TK) sampai remaja dan kalangan tua.Tapi, cukup disayangkan, di tengah perayaan kelahirannya, justru momentumnya digeser untuk agenda penglkultusan individu tokoh tertentu, padahal – secara historis – Pancasila merupakan karya besar para tokoh bangsa secara kolektif dengan penuh bijak. Mereka mampu menanggalkan egoisme individual dan sektoralnya sebagamana kita saksikan pada kebesaran para tokoh muslim untuk ikhlas meniadakan kata-kata “… dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya…” dalam Sila I yang terumuskan dalam Piagam Jakarta. Tapi, ketika Alex Andreas Maramismelayangkan keberatannya, tapi delapan tokoh lainnya selaku perumus yang ada dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdakaan Indonesia (BPUPKI) begitu legowo: menerima keberatan tokoh asal Manado itu.Demi persatuan bangsa dan negara.

Mengukur Dampak Pilkada Langsung

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung – secara teoritik – didasari spirit persamaan hak bagi setiap individu yang ingin tampil sebagai kepala daerah. Proses dialektika untuk menghadirkan kepala daerah secara demokratis diharapkan bisa menghadirkan calon pemimpin yang capable, akuntabel dan berintegritas. Tujuannya untuk memajukan daerah dan masyarakatnya.

Tapi, untuk mengarungi proses dialektika itu, tidaklah ringan. Kandidat tidak cukup berbekal kompetensi dan inetegritas.Ia – secara langsung atau tidak langsung – harus mempersiapkan “amunisi” yang cukup. Bagi yang berangkat dengan partai politik (parpol), maka maharnya terkategori tidak kecil.Jika memang harus mengandeng sejumlah, maka konsekuensi maharnya kian besar. Dalam hal ini, partai memang melihat lebih awal kandidat yang akan maju bagaimana potensi elektabilitasnya. Ini berarti, sebelum maju pun, sang kandidat sudah harus melakukan survey yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini berarti biaya tersendiri. Sementara, jika ia maju secara independen, maka amanat UU Pemilu, ia harus mengumpulkan KTP minimal 8,5%. Prosentasi ini berlaku bagi daerah provinsi yang jumlah penduduknya lebih dari 2 hingga 6 juta dan – untuk kabupaten/kota – yang jumlahnya 250.000 – 500.000. Dan jika jumlah penduduknya lebih dari 6 juta hingga 12 juta (jiwa per provinsi) dan 500.000 hingga 1 juta (kabupaten atau kota) maka calon harus didukung paling sedikit 7,5 persen. Perlu dicatat, pengumpulan KTP ini biasanya tak lepas dari biaya: sekitar Rp 5.000,- per KTP.

Yang lebih memprihatinkan adalah, mesin politik partai tak bisa dijamin jalan jika memang kurang “bensin/olinya”. Semua elemen partai sudah tergiring sikap dan cara pandangnya bahwa pilkada bukan sekedar pesta demokrasi untuk memilih pemimpin daerah, tapi peluang mencari duit. Kondisi ini memaksa kandidat harus merancang pengeluaran (biaya) yang tak bisa diabaikan, di samping mesin politik non struktural (parpol).Pengeluaran biaya politik semakin fantastik jika dikaitkan dengan permintaan obyektif para pemilih yang semakin menjadi-jadi sikap pragmatisnya.Politik “wani piro” (ada uang ada suara), bukan ketertarikan pada program. Sikap politik kompensasional itu bukan hanya ada pada masyarakat kebanyakan, tapi justru jauh lebih kuat pada kalangan elitis, sebagai tokoh organisasi sosial dan keagamaan, profesi atau lainnya.

Yang jauh lebih memprihatinkan, ketika proses politik berlangsung, muncul egoisme masing-masing kandidat, timsukses dan para pendukungnya. Sikap ini bukan hanya sering terjebak pada perilaku moral hazard dalam bentuk menghalalkan segala cara dan curang. Tidak sedikit terjadi, praktik “nakal” dalam menjalankan prinsip demokrasi itu sering menampak pada lembaga penyelenggara pilkada dan mitranya selaku pengawas.

Dinamika politik itulah yang kemudian melahirkan konflik horisontal. Demi keberhasilan mencapai target politik itu (menjadi kepala daerah) dan atau demi seseorang yang diusungnya berhasil menuju tahta, maka para anggota dan ketua tim sukses dan bahkan pendukung menguburkan nilai-nilai ideal Pancasila seperti persatuan, spirit harmonitas sebagaimana yang ditunjukkan para perumus dasar negara itu. Memang, ekspresi kekecewaan itu merupakan implikasi dari kecurangan dan kenakalannya. Tapi, haruskah radikalisme yang diartikulasikan untuk mencapai output politik yang benar? Sikapnya – secara langsung atau tidak – menunjukkan ketidakpercayaannya kepada lembaga seperti Mahkamah Konstitusi (MK).Namun demikian, dalam beberapa hal, MK pun kehilangan kepercayaannya, karena – seperti yang kita saksikan –MK pun bermain mata.

Perilaku para pihak yang tidak jujur itu – dari anasir penyelenggara ataupun MK – mengakibatkan konflik horisontal sulit dihindari.Bisa dimaklumi, meski cukup disesalkan.Tapi, itulah ketidakdewasaan seluruh elemen. Akibatnya, kecenderungan yang sering terjadi ini mengantarkan pemandangan konflik vertikal dan horisontal yang senantiasa mewarnainya. Pemandangan ini – harus kita catat – menggambarkan nilai-nilai Pancasila dari Sila III benar-benar terkoyak. Para pihak yang harus bertanggung jawab seluruhnya: para kandidat, tim sukses, kalangan elitis pendukung bahkan pihak penyelenggara pilkada yang telah berandil nyata pada tragedi perpecahan itu.

Pilkada Serentak

Akumulasi dana penyelengaraan pilkada otomatis membengkak. Catatan Seknas FITRA mencatat, biaya pilkada langsung terjadi penghematan: dari Rp 17 trilyun turun menjadi sekitar Rp 10 trlyun. Catatan ini banyak pihak ragukan.Tapi, satu hal yang perlu kita catat, dengan pilkada langsung-serentak, maka Pusatlahyang bertanggung jawab secara anggaran.Kiranya, konsekuensi ini wajar.

Justru yang kita cemaskan adalah implikasi jelang, saat dan pasca berlangsung pilkada.Seperti yang kita saksikan, setiap pilkada nyaris tak pernah sunyi dari konflik horisontal. Kini, dengan pelaksanaan serentak di 269 daerah (23 kota, 224 kabupaten dan 9 provinsi) atau 53% dari total 537 daerah (provinsi, kota/kabupaten), maka – di atas kertas – terbayang potensi konflik horisontal di separuh lebih Nusantara ini. Pemandangan pasca 9 Desember 2015 dan atau Februari 2016 ini akan selalu diwarnai ketegangan, ketidaknyamanan.

Pertanyaan yang tak bisa diabaikan, bagaimana kesiapan aparat keamanan dan ketertiban yang ada? Adakah satuan Polres dan atau Kodim siap amankan wilayahnya dari amukan bringas para pihak yang kecewa berat akibat tak siap kalah? Sekali lagi, dengan mendasarkan data separuh lebih jumlah pilkada, sesungguhnya Indonesia diambang prahara nasional.Pemerintah Pusat hanya mampu memberikan kepercayaan sepenuhnya terhadap satuan yang bertugas di daerah masing-masing.

Andai konflik horisontal jauh lebih dominan dibanding jumlah aparat yang dikerahkan, maka situasi pertahanan domestik ini sesungguhnya dalam bahaya serius.Para radikalis bahkan kontrarian domestik berpeluang untuk melalukan kegaduhan politik, di samping daerah itu sendiri, tapi juga Pusat.Ketika hal ini terjadi, tidak tertutup kemungkinan pihak asing masuk.Sangat merisaukan dari sistem ketahanan nasional.Maka, tidaklah berlebihan jika kita nyatakan, Indonesia ini dibayangi-bayangi kehancuran dari dalam melalui produk UU pilkada langsung serentak.

 

Menghidari Jebakan “Batman

Potensi konflik yang eskalatif-massif itu dapat dihindari jika para pihak yang terlibat dalam pilkada bisa menjalankan ketentuan UU Pemilu dengan jujur.Tak boileh terjadi manipulasi atau kecurangan, dalam kontek politik uang atau curang saat menghitung suara.Dan konflik itu juga bisa dihindari jika pilkada langsung tidak dijadikan lahan mumpungisme semua pihak, termasuk masyarakat pemilih.

Beberapa hal tersebut (kecurangan, manipulasi bahkan mumpungisme) tak akan terjadi jika prasyarat demokrasi diperkuat lebih awal, antara lain – pertama – pendidikan yang relatif memadahi, sehingga dirinya sadar memilih kandidat atas dasar program dan penilaian bagaimana kualitas pemimpin yang akan membawa kemajuan daerah dan rakyatnya. Kedua, kesejahteraan masyarakat yang tentu tak akan melirik ketika terjadi operasi money politics. Sepanjang prasyarat ini belum tercukupi, maka sesungguhnya Indonesia belum siap menjalani proses pemilu langsung itu. Dengan demikian, Sila ke IV Pancasila (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawatan/perwakilan) perlu didudukkan kembali.Hal ini karena Sila ke IV itu telah kehilangan ruhnya akibat terbitnya UU pemilu dan atau pilkada langsung.

Kini, jika kita semua dari seluruh elemen bangsa menghendaki pembumian kembali Pancasila, maka kita perlu menyadari sejumlah distorsi yang ada, akibat sistem pemilu langsung, di samping sejumlah faktor lainnya.Dalam konteks itulah ada urgensi kuat bagaimana meninjau ulang amandeman UUD 45 yang telah dilalukan selama empat kali itu.Amandeman kelima dalam bingkai pembenahan atas hal-hal yang telah kebablasan menjadi relevan untuk disepakati bersama bagi para pihak, terutama partai-partai politik yang sebagian besar tetap menghendaki sistem pilkada langsung dan serentak.Sungguh paradoks dengan sikap politik yang ingin mengambalikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa-negara.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *