14 December 2017

Palestina dan Konverensi Parlemen Asia-Afrika Pertama

Agus Wahid

Oleh Agus Wahid

Mengukir sejarah. Itulah konverensi parlemen Asia-Afrika di Jakarta. Bukan hanya karena penyelenggaraannya yang pertama kali dan itu berarti bernilai sangat historis dan memorial, tapi isu utama yang dihembuskan: mendorong negara-negara Asia-Afrika kemerdekaan Palestina.

Gerakan politik itu akan membuat Jakarta dan atau Indonesia akan dikenang sangat indah dan “abadi” oleh bangsa Palestina. Dunia politik internasional pun akan mencatat “tinta emas” karena kemampuannya mendorong negara-negara Asia-Afrika dalam memberikan “restu” (pengakuan) kepada bangsa dan negara yang tak pernah reda dari pendzaliman Israel. Bahkan masyarakat internasional yang mendambakan kemerdekaan setiap bangsa sebagai hak asasi manusia pun akan angkat topi kepada bangsa dan Tanah Air Indonesia.

Yang perlu kita telisik lebih jauh, apakah karya politik (pengakuan negara-negara Asia-Afrika) akan meningkatkan positioning politik Palestina di level internasional, terutama di forum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)? Dan yang jauh lebih substatif lagi, apakah ekstensitas pengakuan terhadap bangsa dan negara Palestina akan menumbuhkan kesadaran Israel untuk mengerem agresi brutalnya sebagaimana yang sering dilakukan selama ini?

Kiranya tidaklah berlebihan jika kita menggaris-bawahi bahwa, pengakuan 102 negara (53 dari Afrika dan 49 dari Asia, tidak termasuk Israel tentunya) mempunyai kekuatan politik yang cukup bermakna sebagai modal diplomasi Palestina. Modal politik ini – untuk ke depan dan secara bilateral ataupun multlateral – Palestina akan diuntungkan oleh resolusi konverensi parlemen Asia-Afrika yang pertama ini. Dan dalam kancah internasional pun – katakanlah di forum PBB – resolusi itu akan diterjemahkan dalam bentuk dukungan politik pro Palestina. Suasana “batiniah” ini akan memperkuat posisi politik Palestina dalam forum internasional itu, meski belum otomatis akan menimbulkan kesadaran koeksistensi bagi Palestina di mata negara-negara maju pro Israel.

Yang perlu kita catat lebih jauh, apakah pengakuan minus negara-negara dari benua Amerika, Eropa dan Austarlia itu mampu mengerem kebiadaban Israel ke depannya? Catatan politik menunjukkan, sebrutal dan sebiadab apapun negeri Zionis itu – di mata Amerika Serikat dan sebagian negara-negara Eropa bahkan Australia – tidak pernah dipandang salah, apalagi dinyatakan melangar HAM berat. Gerakan resolusi pro kemanusiaan yang – secara langsung atau tidak langsung mendeskreditkan Israel – akan tetap diveto oleh para anteknya dari Paman Sam dan “the dognya” (Inggris), di samping negara-negara sekutu lainnya.

Karena itu, pengakuan para anggota parlemen Asia-Afrika terhadap Palestina belum bisa berharap banyak dari forum internasional PBB. Pengakuan bulat (menyeluruh) dari lembaga internasional PBB bagai merindukan bulan jatuh: tidaklah mungkin. Penghadang utama dari AS akan selalu “menterjemahkan” kepentingan nasional Israel. Dan veto merupakan kebijakan politik luar negeri AS yang akan selalu menjaga wajah Israel dari kecaman masyarakat dunia. Bukan hanya itu pembelaannya yang tanpa reserve. Dengan kebijakan politik luar negerinya yang mengedepankan “stick and carrot” itu, Paman Sam tidak segan-segan mengancam dan menekan bahkan menghajar secara militeritik terhadap negara-negara lain yang menghajar Israel. Dan sebaliknya, akan siap membantu secara material dalam beragam bentuk jika sikap politiknya searah dengan negeri Zionis, minimal, abstain ketika diambil pemungutan suara di forum PBB itu.

Dengan demikian, resolusi pro Palestina yang diraih di konverensi parlemen Asia-Afrika hanyalah menjadi pewarna atau penghias ketika digiring ke forum dunia (PBB). Jika dilakukan voting atas sebuah produk resolusi pro Palestina atau anti Israel – secara kuantitatif – berimbang , atau tidak terlalu jauh beda (102 negara Asia dan Afrika : 101 negara dari Eropa, Amerika Serikat, Utara dan Selatan plus negara-negara Ocenia termasuk Australia). Namun, secara kualitatif – dari sisi ekonomi dan militer – tetap terlihat punya pengaruh politiknya yang jauh lebih kuat untuk kepentingan Zionis itu. Karena itu cukuplah rasional jika kita cermati gerakan merestrukturisasi (reformasi) kepemilikan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Hak veto tetap, khususnya yang dimiliki AS, bukan hanya menjadi faktor ketidakadilan, tapi juga menjadi alat legalisasi tindakan kejahatan kemanusiaan. Sungguh ironis, sebagai negeri pengumandang pro kemanusiaan, tapi – jika terkait dengan tindakan barbar Israel – justru mendestruksikan harkat kemanusiaan. Setidaknya, membiarkan praktik-praktik genocide terhadap bangsa Palestina.

Karena itu, hadiah besar Palestina yang dicapai dari forum parlemen Asia-Afrika perlu diterjemahkan dalam agenda aksi bilateral ataupun multilateral yang lebih nyata. Ketika bergerak di wilayah politik diplomatik masih ada kendala, maka harus dicari formula pragmatis. Dalam kontek ini, aspek ekonomi dan pembangunan berbagai sector jauh lebih rasional, meski hanya keluarga besar kedua benua ini (Asia dan Afrika). Soliditas dan kebersamaan Asia – Afrika dalam bidang ekonomi dan lainnya (kebudayaan) akan jauh memperkuat negeri Palestina. Karena itu, forum parlemen Asia-Afrika di Jakarta ini harus lebih mendorong kerjasama bilateral: Palestina – sejumlah negara Asia dan Afrika. Atau antara negara Asia – Afrika.

Dengan formula kerjasama strategis bilateral itu, masa depan Palestina punya prospek cerah. Negeri yang selama ini terinjak-injak Zionis itu tak perlu “mengemis” kepada lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti Bank Dunia atau International Monatary Fund (IMF) dalam kerangka merancang-bangun negara dan rakyat Palestina. Kekuatan kolektif negara-negara Asia-Afrika akan jauh lebih mampu untuk mengisi perimntaan pembangunan Palestina, di sektor infrastruktur, perdagangan atau kerjasama ekonomi lainnya di bidang sumber daya alam dan mineral. Yang perlu dicatat, pengisian itu tetap bersifat simbiosis-mutualisme. Saling menguntungkan. Di sanalah kita akan melihat buah nyata Konverensi pertama Asia-Afrika di Jakarta ini.

Sebuah renungan, apakah komitmen kebersamaan negara-negara Asia-Afrika akan tetap terjaga dan sampai membuahkan karya nyata bagi kepentingan existing Palestina? Masih tetap diragukan. Landasannya – di satu sisi – format politik verbal (tanpa aksi konkret) masih menjadi kecenderungan kuat. Di sisi lain – dan hal ini yang tentu bisa dipahami (make sense) – bumi Palestina ada dalam bayang-bayang Israel. Setiap saat, negeri Zionis akan mudah meluluh-lantahkan infrastruktur Palestina. Jika kerjasamanya didasarkan prinsip bisnis, maka para mitra Palestina sudah dibayang-bayangi kerugian (loss) yang dapat diprediksi secara dini. Sementara, jika landasan kerjasamanya lebih bersifat idealistik (nirlaba), maka ada berapa banyak yang committed untuk terus membantu pembangunan Palestina. Tidak bisa diharapkan lebih besar dari kondisi permintaan obyektif.

Akhir kata, Palestina tetap merangkak untuk mengisi kemerdekaannya, meski sudah dicapai sumbangan politik yang demikian dahsyat melalui Konverensi Parlemen Asia-Afrika. Yang harus diyakinkan lebih jauh, bagaimana mengawal karya politik parlementaria Indonesia itu. Maka, idealnya, Indonesia – sesuai amanat Pembukaan UUD 45 – terus berbicara lantang untuk kepentingan kemerdekaan Palestina yang lebih meaningful. Atas komitmen itu, Indonesia tidak boleh gentar dengan kebijakan politik luar negeri AS: stick itu. Juga, tidak boleh terkooptasi oleh rayuan (carrot) yang siap dihadiahkan jika negeri kita tundak sekaligus mau mengikuti titah Paman Sam. Inilah keistiqomahan suatu negara yang berdaulat penuh. Tidak hanya konsisten pro hak asasi manusia, tapi juga berani melawan siapapun yang menginjak-injak harkat manusia. Luar biasa dan akan menjadi pendobrak tata-dunia jika Indonesia melakukannya.

Penulis: Tenaga Ahli Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPD RI

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *