14 December 2017

Otonomi Daerah, Presiden Tetap Penanggung Jawab Akhir Negara Kesatuan

I Made Suwandi - Parlemen News

ParlemenNews, Jakarta – Mantan Ketua Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintahan Daerah versi Pemerintah Dr I Made Suwandi Msocsc menjelaskan konsekuensi penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia yang penanggung jawab akhirnya adalah presiden. Kendati di Indonesia karakter otonomi daerah seluas-luasnya, tetap saja pusat tidak boleh lepas tangan. Paling tidak, pusat (menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian) menetapkan aturan mainnya berupa norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) sebagai pedoman pelaksanaan urusan wajib (obligatory) dan urusan pilihan (optional).

“Otonomi daerah dalam negara kesatuan, tanggung jawab akhirnya kembali ke pusat,” dia menyatakannya dalam expert meeting Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang dipimpin ketuanya, Akhmad Muqowam (senator asal Jawa Tengah), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/5/2015).

Expert meeting yang membahas pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah itu juga menghadirkan narasumber Dr Zain Badjeber [anggota DPRD GR I Sulawesi Utara tahun 1964-1966, anggota DPR GR RI tahun 1967-1971, anggota DPR RI tahun 1975-1977, 1992-1997, 1997-1999, dan 1999, serta Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tahun 1999-2004], dan Prof Dr Irfan Ridwan Maksum, guru besar Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia ( FISIP UI).

I Made Suwandi mencontohkan praktik otonomi daerah yang menjadi urusan pusat seperti kasus longsor di Wasior yang diambil alih pusat karena bupati di daerah bersangkutan tidak kunjung bertindak. Yang lain adalah kasus bupati mengeluarkan izin pertambangan di Kutai Timur tapi belakangan mencabutnya sehingga perusahaan tambang yang rugi karena pencabutan itu menggugatnya dan menuntut presiden ke pengadilan arbitrase.

Dalam praktiknya di Inggris, Perancis, Belanda, dan Jepang, pusat tidak mencampuri urusan daerah tapi praktik otonomi daerah di Indonesia belum sestabil negara-negara maju itu. Sejak tahun 2000, setelah Jepang memberlakukan undang-undang otonomi daerah yang baru, pusat tidak lagi mengatur-atur daerah. Hubungan pusat-daerah adalah mitra. Maka, Tokyo (ibukota Jepang) tidak mengatur-atur Sendai (ibukota Miyagi) setelah tsunami tahun 2011. “Walikotanya mengaku pusat tidak mengatur-atur daerahnya. Rakyat yang mengontrol pemerintah kota. Pelayan publik bagus, korupsi tidak ada. Itulah otonomi daerah yang kita tuju.”

Praktik berbeda terjadi karena karakter otonomi daerah yang juga berbeda. Di Indonesia, karakter otonomi daerah seluas-luasnya. Di Jerman, Amerika Serikat, Thailand, dan Filipina, karakter otonomi daerahnya karena tuntutan publik terhadap pelayanan dasar. “Di Indonesia, darat, laut, dan udara diotonomidaerahkan seluas-luasnya kecuali enam urusan: pertahanan, keamanan, monoter dan fiskal, yustisi, politik luar negeri, dan agama. Kita berotonomi daerah dalam negara kesatuan tapi bercita rasa federal. Itulah persoalan di Indonesia. Orang pusatnya ragu-ragu, orang daerahnya kencang terus.”

Dia melanjutkan, karena tanggung jawab akhir pemerintahan di tangan presiden maka pusat, provinsi, dan kabupaten/kota memiliki urusan bersama atau concurrent. Urusan bersama itu di luar urusan absolut atau mutlak oleh pusat. Presiden melalui menteri-menterinya menetapkan NSPK pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. “Presiden melalui pembantu-pembantunya mengatur-atur daerah. Jadi, seluas apa pun otonomi daerah itu, tetap saja orang pusat dan orang daerah bekerjasama dalam urusan bersama antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.”

Contohnya pengaturan jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Jalan negara terkoneksi dengan jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota, dan jalan provinsi terkoneksi dengan jalan kabupaten/kota. Siapa yang mengatur agar pembangunan jalan itu saling terkoneksi? Presiden. Maka, presiden memerintahkan menteri pekerjaan umum untuk menetapkan aturan mainnya, yaitu NSPK tentang pedoman pembangunan jalan. “NSPK tersebut menjadi rambu-rambu.”

Ketika membuat rambu-rambu tersebut, semestinya pusat melibatkan daerah. Jika mindset sentralisasi masih berkutat dalam pikiran pejabat di pusat, dia membuat rambu-rambu tanpa melibatkan daerah, maka daerah bisa saja mempertanyakan kebijakan tersebut. Peran DPD adalah mengingatkan kementerian agar aturan main atau NSPK-nya sesuai dengan semangat otonomi daerah saat ini atau merevisi yang out of date atau menetapkan NSPK-nya jika belum ditetapkan. “Saya khawatir, jangan-jangan aturan mainnya masih yang lama.”

Dalam paparannya, I Made Suwandi menegaskan, bahwa ketika melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota berpedoman kepada NSPK. Karena pedoman, NSPK harus benar-benar menjadi pegangan daerah dalam memperjelas dan mempertegas urusan-urusan yang merupakan kewenangan daerah (baik provinsi maupun kabupaten/kota).

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah, standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan penyelenggaraan pemerintahan daerah, prosedur adalah metode atau tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan kriteria adalah ukuran yang dipakai sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. (dpd/pn)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *