14 December 2017

Ongkos Naik Haji Turun: Meneropong Kualitas Pelayanan

Romo Syafii - Parlemen News

Oleh Romo H.R. Muhammad Syafi’i
Ketua Kelompok Kerja Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra

Cukup mencengangkan. Itulah penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) regular tahun 2015 ini: AS$ 2,717 atau – dengan kurs Rp 13.000 per dolar AS – sebesar Rp 35.321.000,- yang sebelumnya AS$ 3,219 (Rp 41.847.000,-). Sama dengan turun AS$ 502 (Rp 6.526.000,-). Penurunan BPIH regular ini telah ditandatangani dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 64 Tahun 2015. Yang perlu kita catat lebih jauh, apakah penurunan BPIH regular menunjukkan kesadaran empatif Pemerintah? Dan yang jauh lebih krusial untuk kita lontarkan, bagaimana kualitas pelayanan perjalanan haji umat Indonesia pasca penurunan biaya itu?

 

Biaya perjalanan haji versi Kementerian Agama (Kemenag) yang diperkuatsecara yuridis dengan Keppres sebesar Rp 35.321.000 adalah realitas capaian. Angka rupiah itu perlu dikoreksi. Catatan faktual, semasa proses menentukan besaran angka BPIH di Komisi VIII DPR RI, bukanlah atas dasar nilai tukar Rp 13.000,- per dollar, tapi Rp 12.500,-, sehingga nilai BPIH per tahun 2015 ini adalah AS$ 2,717 x Rp 12.500,- = Rp 33.900.000,- Sebuah penentuan angka yang sesuai dengan permintaan Komisi VIII DPR RI ketika itu yang dipatok Rp 33.000.000 dan disepakati, meski diberi toleransi ada plusnya. Dalam rangka mengantisipasi depresiasi rupiah terhadap dolar ASsudah disepakati pula cadangan sebesar Rp 100 milyar. Inilah cadangan yang menegaskan bahwa nilai tukar yang dipakai Rp 12.500,- per dollar, bukan Rp 13.000,-

 

Sejatinya, dalam rangka menghindari fluktuasi nilai tukar itu sudah disepakati bahwa penentuan BPIH bukan dengan dollar AS, tapi rupiah. Maka – dari sisi politik dan ideologi – muncul tanda tanya besar mengapa tetap menggunakan mata uang asing? Di manakah nasionalisme kita sebagai negara yang punya mata uang sendiri dan berdaulat? Kita bisa dicap sebagai pihak yang tidak percaya pada mata uang sendiri ketika pijakan hitungannya tetap dengan mata uang asing. Kalau memang harus mata uang asing, mengapa dengan dollar AS, bukan Saudi Arabia Real (SAR) yang relatif stabil kursnya terhadap rupiah?

 

Sekali lagi, publik perlu diluruskan pemahamannya ketika mencermati angka BPIH yang menurun itu. Secara terbuka, perlu diinformasikan, penentuan angka itu penuh perjuangan secara fisik (tenaga-pikiran) dan mental, bahkan menelan waktu yang cukup panjang. Sangat melelahkan. Tak dapat disangkal, BPIH tahun ini merupakan karya politik taman-teman Komisi VIII DPR RI saat ini yang didahului dengan langkah-langkah heroik dalam menentang proposal Kemenag sekaligus meyakinkan opsi DPR RI. Karena “campur tangan” Allah, seluruh fraksi di Komisi VIII tergerak kesadarannya dan menyepakati upaya menurunkan BPIH tahun 2015.

 

Lebih dari itu, para “mujahid dan mujahadah” di Komisi VIII ini berhasil menghindari gerakan sistimatis mitra kerja dari Kemenag yang berupaya mengkooptasiwakil rakyat agarmengikuti langgampermainan Pemerintah. Tidaklah mudah menciptakan kesepahaman para mujahid-mujahadah di Komisi VIII. Tapi, dengan sikap tegas mengingatkan bahwa perjalanan ibadah haji merupakan perbuatan suci dan siapapun yang mengeksploitasinya akan mendapatkan “teguran” Allah untuk diri kita selaku perumus dan perancang UU bahkan keluarganya, maka tergapailah daya juang yang penuh kompak. Yakni, berjuang ekstra untuk menyuguhkan harga rasional dan berdimensi pro rakyat.

 

Sekali lagi, ketentuan BPIH – secara historis – bukan tanpa perjuangan ekstra. Hal ini karena – di satu sisi – Komisi VIII DPR RI tak bisa menerima angka yang disampaikan Pemerintah karena memang mengundang banyak tanya (sangat tidak rasional). Di sisi lain, Pemerintah memaksakan kehendaknya dengan menawarkan angka Rp 42.000.000,- lebih. Sebuah renungan, faktor apa yang mendorongnya memaksakan BPIH demikian tinggi?

 

Dalam perspektif ekonomi, tingkat permintaan berangkat haji demikian tinggi. Data menunjukkan, masa tunggu para pendaftar (waiting list) cukup lama. Untuk daerah Makassar misalnya, masa tunggunya mencapai sekitar 30 tahun. Banjarmasin 22 tahun. Jika dirata-rata secara nasional, waiting listnya sekitar 22 – 23 tahun. Karena itu, setinggi apapun BPIH tak akan pernah ditolaknya, apalagi tak ada alternatif penyelenggara. Meski sang calon ngedumel, ia atau mereka tak akan mungkin mengundurkan diri dan menarik dananya. Karena itu pula, tak ada kamus dalam Kemenag selaku penyelenggara ibadah haji untuk menurunkan ongkosnya. Yang ada – dan itu merupakan kecenderungan selama ini – BPIH terus naik dari tahun ke tahun yang selalu diterima (ditaati) tanpa penolakan satupun dari jamaah haji.

 

Perspektif penyelenggara ibadah haji ini menggambarkan bahwa jamaah haji dinilai sebagai komoditas yang leluasa dieksploitir dengan cara apapun. Sikap dan cara pandang aji mumpung atau mumpungisme (dalam Bahasa Latin kita kenal dengan istilah carpedium) ini berimplikasi integral: problem kualitas pelayanan haji yang terus menghiasi setiap perjalanan haji dari tahun ke tahun dan tidak pernah dilakukan perbaikan secara mendasar. Pemandangan yang mengenaskan dari sisi jamaah haji dinilai sebagai konsekuensi sosiologis akibat jumlah jamaahdemikian besar: sekitar 168.200. Hanya sebuah alibi, karena peristiwa memprihatinkan itu selalu terjadi setiap tahun. Hal itu cukup untuk menggambarkan tiadanya tekad untuk membenahi sistem secara terencana.

 

Sebuah renungan, tak mungkinkah pembenahan itu? Semuanya berangkat dari cara pandang: jika kegiatan penyelenggaraan ibadah haji dinilai sebagai proyek tahunan bahkan komoditas, maka praktik mumpungisme akan selalu mengakibatkankondisi yang memprihatinkan sekaligus memalukan itu. Tidak akan pernah terjadi pelayanan sebagaimana mestinya. Inilah mind sett yang harus diubah secara radikal atau revolusioner menurut istilah Jokowi. Dalam kontek ini, pendekatan yang jauh lebih rasional bukan membangun kesadaran dan mental aparat penyelenggara, tapi dari faktor determinan: penataan sistem keuangan yang harus direkosntruksi secara mendasar dan yuridis formal, terkait tata-kelola dana haji bahkan jauh sebelumnya: placement dana jamaah.

 

Seperti kita ketahui, seluruh setoran haji minimal Rp 25.000.000,- langsung masuk ke rekening Menteri Agama. Dan setelah terkumpul Rp 200 milyar, langsung berubah menjadi deposito, bukan lagi tabungan, sehingga dana itu tak bisa ditarik setiap saat oleh penyetor. Itulah “kekuasaan” yang membuat sejumlah pihak di Kemenag “gelap mata”: terus mencari celah dari berbagai aspek kegiatan atau sektor yang semuanya selalu dibebankan biayanya dari dana haji itu. Lebih dari itu, terjadi pula gerakan sistimatis dan terencana bagaimana memark up nilai pengeluaran secara tidak rasional.

 

Sebagai ilustrasi faktual, biaya pemodokan haji di Mekkah yang dibebankan jamaah sebesar 4.500 SAR per orang, atau – dengan kurs Januari 2015 sebesar Rp 3.524/SAR– sama dengan Rp 15.858.000,- padahal yang ditanggung BPIH hanya 26%-nya. Berarti, seharusnya yang dibayarkan jamaah Rp 11.734.920,-per orang. Ada selisih Rp 4.123.080,- per orang. Jika dikalikan 168.200 orang, total nilainya mencapai Rp 693.502.056.000,-. Sungguh fatastik nilainya dan itu hanya dari sektor pemondokan saja. Nilai yang sangat fantastik ini relatif dikaburkan dengan argumentasi biaya tidak langsung (indirect cost) dengan rincian tak jelas sesungguhnya. Ada upaya rasionalisasi atau mengada-ada.

 

Tak kalah “gilanya”, biaya penerbangan yang harus ditanggung jamaah. Tiket yang ditanggung BPIH harusnya hanya AS$ 2000/orang, tapi nyatanya AS$ 2.146/orang. Dengan dalih harga afgas cukup tinggi, Komisi VIII mendesak untuk diturunkan sampai angka AS$ 2000/per tiket pun tak diindahkan, padahal sudah beberapa lama harga aftur sedang turun harganya. Kita bisa menghitung, kelebihan AS$ 146 x Rp 13.000,- (nilai tukar versi Pemerintah) x 168.200, maka total nilainya mencapai Rp 319.243.600.000,-.

 

Nilai yang dinikmati maskapai penerbangan lebih besar lagi jika kita buka data harga riil tiket maskapai penerbangan. Menurut data Treveloka, tiket Garuda Indonesia per 20 Agustus 2015 (awal keberangkatan ibadah haji) sebesar Rp 11.401.400,- atau – dengan kurs Rp 13.000,- per dollar AS – sama dengan sekitar AS$ 877/orang/perjalanan. Harga riil ini menggambarkan ada kelebihan AS$ 192 per orang x 2 (P-P). Jika ditotal, nilai komulatif kelebihan dari penerbangan itu mencapai Rp 857.147.200.000,- Dalam hal ini maskapai penerbangan tampak jelas: mengambil kesempatan secara eksploitatif dari kegiatan ibadah suci.

 

Sungguh cukup “sempurna” eksploitasi sejumlah pihak terhadap kegiatan perhajian nasional. Kini, setelah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH)diundangkan per 17 Oktober 2014, seluruh setoran dana haji tidak lagi bertengger di rekening Menteri Agama, tapi tetap berada di rekening PPKH. Sebuah renungan, apakah pemindahan penempatan dana haji akan menjamin terjadi perubahan perilaku eksploitatif itu?

 

Secara husnudz dzon dan jika mentaati UUNo. 13 Tahun 2008 tentang Haji, harusnya terjadi perubahan: menjadi lebih baik dalam melayani jamaah haji dan membimbingnya semaksimal mungkin.Karena itu ada urgensi kuat pasca penurunan BPIH: seluruh elemen, apalagi kalangan Dewan, untuk mengawal perjalanan ibadah haji agar tidak lebih buruk pelayanannya. Jangan sampai faktor penurunan BPIH menjadi dalih pembenar untuk megurangi semangat pengabdian dan pelayanan. Dalam hal ini menjadi penting peran media massa yang biasa diikutsertakan dalam acara penyeleggaraan haji. Persoalannya, apakah insan media massa steril dari kooptasi sehingga hanya memberitakan informasi yang baik-baik semata dan menutup mata sejumlah catatan buram penyelenggaran haji?

 

Sebagai antisipasi persekongkolan oknum media yang tidak bekerja secara profesional, maka sudah saatnya masyarakat sipil menunjukkan sikap untuk mengkritisi panorama penyimpangan penyelenggaraan ibadah haji. Mereka harus terpanggil untuk tampil dan mengawal model pelayanan terbaik bagi kepentingan haji. Mereka menjadi pengawas bersama anasir Wakil Rakyat. Peran sinergis mereka akan menggiring sikap satu opsi: penyelenggara haji haruslah memberikan pelayanan terbaiknya.

 

Konsep ideal itu masih perlu pengujian secara empirik. Jika kita cermati karakter umat manusia, maka kita tak bisa menampik realitas kecenderungan bahwa mengubah perilaku yang sudah lama ternikmati tidak mudah. Hampir setiap celah masih terpikir bagaimana mengeksplotirnya. Ujung-ujungnya, budaya pelayanan yang lebih baik sebagaimana yang diamanatkan UU Haji dan UU BPKH itu bagai api yang jauh dari panggang. Hal ini tak lepas dari posisi BPKH yang – secara struktural – belum lepas dari induk semangnya (Kemenag). Lebih dari itu, organ pelaksana BPKH masih didominasi anasir Kemenag. Karena itu masih tanda tanya besar bagaimana mengartikulasikan kebijakannya secara professional, akuntabel dan transparan.

 

Di sanalah makna strategis dari pemikiran mendirikan Bank Tabungan Haji (BTH) sebagai kondisi yang sesungguhnya urgent. Arahnya – di satu sisi – untuk membangun kemandirian tata-kelola keuangan yang bersumber dari setoran jamaah haji. Dengan prinsip kemandirian, BTH hanya mengeluarkan biaya yang memang terkait langsung dengan kebutuhan obyektif jamaah haji, mulai dari perangkat prasarana sampai biaya untuk sarana transportasi dan akomodasi, di luar konsekuensi biaya operasional bank itu. Sementara, biaya bimbingan dan pelayanan jamaah haji menjadi kewajiban penyelenggara haji (Kemenag) yang memang sudah dianggarkanrutin dalam APBN.

 

Sementara, dari perspektif kepentingan jamaah, kita bisa memberikan sisi konstruktif dari peran dan adanya BTH. Seperti kita ketahui, untuk dapatkan kuota, jamaah haji harus menyetor, minimal Rp 25.000.000,- dan masih harus menambah biayanya jelang keberangkatan. Pertanyaannya, bagaimana makna uang yang mengendap selama – minimal – 20 tahun itu? Jika berdiri BTH, mereka tidak lagi harus menambah biayanya untuk bisa herangkat. Bahkan, mereka akan memperoleh return atas setroran awal itu.

 

Untuk sistem bank konvensional, rata-rata deposito per tahun 7,1%. Maka, setoran Rp 25.000.000,- untuk serlama 20 tahun mencapai Rp 35.500.000,-retunnnya. Sementara – menurut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) – untuk bank syariah rata-rata margin bagi-hasilnya sebesar 7,5% untuk deposito per tahun. Dengan demikian setoran itu naik menjadi Rp 37.500.000,- Untuk itusetiap jamaah haji kita – dengan setoran Rp 25.000.000 juta itu – justru akan mendapat pengembalian (return) sebesar Rp 26.600.000,- kalau banknya konvensional jika BPIH-nya Rp 33.900.000,- atas dasr kurs Rp 12.500,- Tapi, kalau banknya syariah, maka tingkat returnnyaRp 28.600.000,- Akan jauh lebih besar nilainya jika penempatan dana setoran haji dirancang untuk membeli Sertifikat Wadi`ah Bank Indonesia (SWBI) yang ratennya mencapai kisaran 11% per tahun. Berarti akan mendapat return Rp 55.000.000,- dan setelah dipotong BPIH, ia harus mengantongi nett return sebesar Rp 46.100.000,-

 

Perlu digaris-bawahi, dengan total penempatan haji yang bernilai trilyunan rupiah, maka pemilik dana (secara akumulatif) dapat melakukan tawar-menawar (bargaining) yang jauh lebih tinggi nisbahnya. Karena itu, total nett returnnya akan jauh lebih besar. Akan jauh lebih besar lagi jika bank pengelola juga melakukan rekayasa bisnis untuk kegiatan investasi dan atau ekonomi produktif lainnya.

 

Dengan demikian, jika BTH difungsikan, maka – di satu sisi – seluruh jamaah haji akan diringankan biayanya. Bahkan, akan terbangun potensi bahwa seluruh umat Islam yang miskin pun bisa berpeluang menunaikan ibadah haji. Ada dimensi keadilan yang terbangun: bukan hanya yang mampu secara ekonomi yang bisa menunaikan ibadah haji, tapi semuanya – secara sistem – direkayasa menjadi terkategori mampu untuk berangkat ke Tanah Suci, meski tetap harus tunduk pada ketentuan kuota yang diberikan Pemerintah Saudi.

 

Yang menarik lagi untuk kita catat, gerakan penabungan untuk ibadah haji bisa menjadi daya dorong untuk ikut serta membangun, baik infrastruktur atau kepentingan lain. Di sini kita saksikan kontribusi konstruktif masyarakat, yang awalnya hanya untuk niat pergi ke Tanah Suci, tapi – secara mikro dan makro – justru dapat didaya-gunakan manfaatnya untuk kepentingan ekonomi masyarakat dan negara. Inilah karya agamis (sumbangsih positif) artikulasi prinsip keagamaan yang sarat dengan dimensi rahmatan lil-`alamin (rahmat bagi sekian alam atau seluruh lapisan).

 

Kini, kita perlu merenung secara konstruktif bagaimana menyadari kekeliruan yang sudah puluhan tahun terjalani, kemudian kita menatap perjalanan masa depan yang memberikan manfaat kepada semua lapisan. Di tengah keputusan politik penurunan BPIH, kita perlu berpikir jauh lebih cerdas. Dan BTH bisa kita diskursuskan lebih sebagai karya anak-bangsa yang sarat dengan dimensi keadilan secara sosial keagamaan, juga makna pembangkitan secara ekonomi. Inilah potensi yang harus ditatap dengan bijak dan brilian.

 

Sebuah implikasi konstruktuf yang tak boleh dipandang sebelah mata – dalam perspektif nasionalisme dan kebangsaan – adalah outputdari rekayasa tata-kelola keuangan haji yang profesional dan akuntabel. Di satu sisi, Kemenag bisa berkonsentrasi penuh untuk memberikan pembimbingan dan pelayanan terbaiknya, sehingga jamaah haji menjalankan ibadahnya penuh hidmat.Output ini tidak menutup kemungkinan, kian meningkat jumlah jamaah haji yang mabrur. Sementara, kemabrurannya berpotensi besar untuk ikut membenahi kondisi bangsa dan negara yang kiniperlu pembenahan serius. Kemabruran mereka menjadikan doanya berpotensi dikabulkan. Ia dan atau mereka tidak hanya akan terpancar kesalehan individualnya, tapi juga kesalehan sosialnya, sehingga tidak sulitlah untuk memohon perbaikan negeri dan bangsa ini. Sungguh perlu perenungan bersama dan kebersamaan semua pihak.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *