14 December 2017

Netralitas Semu PNS Sebagai Bentuk Komoditas Menarik Dalam Pemilukada

Oleh : Singgih Usman Fuadi, S.IP
(Purna Praja IPDN Angkatan XXI)

Euforia pesta rakyat sudah mulai bergema di banyak daerah di Indonesia. Bukan untuk kembali memilih Presiden tetapi untuk memilih sejumlah kepala daerah yang rencananya akan dilakukan serentak. Pemilihan yang dilakukan secara langsung ini merupakan sebuah bentuk wujud demokrasi yang dilaksanakan oleh negara kita. Berbagai atribut kampanye sudah menghiasi berbagai sudut kota yang nampaknya sudah tidak lagi memperhatikan tata ruang kota yang ada. Pemilihan Umum Kepala Daerah masih dianggap sebagai cara yang efektif oleh masyarakat dalam menentukan siapa yang akan memimpin daerahnya, yang akan membawa tongkat komando kepemimpinan membawa daerahnya menjadi lebih baik. Ekspektasi masyarakat dengan adanya Pemilukada ini nampaknya belum bisa berbanding lurus dengan kualitas pemimpin yang dihasilkan, terbukti dari data yang dirilis oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) pada tahun 2014 tercatat sekitar 65% dari total kepala daerah di Indonesia tersandung kasus korupsi.

Polemik dalam pelaksanaan Pemilukada masih banyak bermunculan, selain masalah DPT yang menjadi masalah klasik dalam setiap pemilu dan konflik internal partai politik yang sekarang ini sedang hangat diperbincangkan, ada masalah lain yang sebenarnya mempunyai sisi perdebatan yang cukup menarik. Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), menjadi topik menarik saat pelaksanaan Pemilukada. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pelaksana pemerintahan seolah menjelma menjadi “komoditas” menarik bagi siapa saja yang akan ikut pertarungan pemilukada. Bukan tanpa alasan, ketidaktegasan peraturan PNS dalam pemilukada memberikan ruang untuk dijadikan komoditas penarik simpatisan sehingga diharapkan mampu memenangkan pertarungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Daerah, seorang PNS dengan jelas disebutkan harus mengundurkan diri apabila ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah bahkan semenjak mendaftarkan diri di KPU sebagaimana tercantum dalam pasal 7 butir S. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada unsur kepentingan yang terjadi di tubuh PNS, karena pada dasarnya PNS harus tetap loyal terhadap visi misi kepala daerah yang terpilih, sebagaimana kewajiban PNS untuk taat dan patuh sepenuhnya selain kepada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI, PNS juga harus taat dan patuh sepenuhnya kepada Pemerintah.

Konsekwensi yang cukup berat akan dihadapi PNS yaitu kehilangan status pegawai negerinya. Tidak sedikit dalam mengatasi hal tersebut, yang bersangkutan menjadi tim sukses dengan harapan jika menang akan mendapat imbalan berupa jabatan di struktur pemerintahan, namun jika kalah pun juga bersiap untuk menghadapi “Non Job” dari jabatan semula. Bukan berarti tidak melanggar undang-undang, tetapi potret seperti itulah yang saat ini terjadi di lapangan dan bahkan sudah menjadi rahasia umum.

Netralitas PNS seperti yang diharapkan bahwa seorang PNS harus terbebas dari pengaruh partai politik nampak seperti netralitas semu yang jauh panggang dari api. Larangan PNS untuk berpolitik hanya mengaburkan peran penting PNS dalam pelaksanaan pemilukada dalam menggalang suara. Netral dalam berbagai literatur pasti akan didefinisikan dengan sebuah keadaan yang menggambarkan ketidakberpihakan atas sesuatu. Secara rasional yang sangat sederhana akan sulit diterima akan konsep netralitas yang ada di tubuh PNS, jika dalam pelaksanaan pemilukada walaupun ada larangan ikut serta dalam kegiatan pendukung pelaksanaan pilkada, tetapi masih ikut serta dalam proses pemberian suara.

Celah dalam konsep netralitas ini pun menjadi angin segar bagi mereka yang mempunyai hasrat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pemilukada. Jika dalam hak memilih saja PNS masih ada, tetapi mengapa hak dipilihnya seolah-olah dikebiri oleh aturan ?. Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana bunyi pasal 27 ayat 1 UUD 1945 pun menjadi argumentasi dasar bahwa Hak PNS untuk dapat dipilih sudah dikesampingkan. Atas dasar itulah berbagai pihak ada yang mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi agar PNS tidak perlu mengundurkan diri dari keanggotaan Korps Pegawai Negeri Sipil (KORPRI), melainkan hanya mengundurkan diri dari jabatan yang dipegangnya. Cukup menarik memang, tetapi jelas hal tersebut akan berbenturan dengan aturan PNS yang melarang ikut “Berpartai politik”.

Sejalan dengan paradigma dikotomi politik yang dikemukakan oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White dalam bukunya Politics and Administration , bahwa pemerintah mempunyai 2 (dua) fungsi yang berbeda yaitu Fungsi Politik dan Fungsi Adminitrasi. Kedua fungsi inilah yang tidak dapat dicampur adukkan karena perbedaan pelaku. Fungsi Politik dengan tujuan melahirkan kebijaksanaan dan keinginan negara yang diperankan oleh seorang politikus, berbeda dengan fungsi adminitrasi yang tujuannya berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara yang dilaksanakan oleh seorang Birokrat (PNS). Kembali lagi bahwa karena PNS tidak hanya loyal kepada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI, tetapi harus loyal dan patuh kepada pemerintah.

Kurang tepat rasanya jika Juducial Review dilakukan untuk menuntut HAM dalam hal ini PNS tentang Hak Dipilihnya. Selain Hak dipilih, PNS mempunyai Kewajiban Asasi yang tidak boleh ditinggalkan. Menjalankan AD-ART Korpri yang tertulis dalam misi KORPRI yaitu sebagai perekat dan alat pemersatu bangsa dan negara menhjadi salah satu kewajiban PNS yang harus dijalankan. Jika PNS masih ikut dalam pelaksanaan Pemilukada dengan cara ikut “Berpartai Politik”, tentunya kewajiban tersebut akan sulit dilakukan karena jelas akan terkotak kotak dalam kepentingan yang berbeda.

Undang-undang yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah nampaknya masih mempunyai celah bagi PNS yang ingin ikut bertarung di pemilukada tanpa harus berbenturan dengan aturan disiplin PNS. Pasal 39 Huruf B UU Nomor 1 Tahun 2015 menjelaskan bahwa peserta pemilihan bisa berasal dari calon perseorangan, jadi tidak didukung oleh partai politik melainkan didukung oleh sejumlah orang. Nampaknya ini menjadi alternatif menarik, selain PNS tidak perlu mengundurkan diri karena ikut “berpartai politik”, PNS juga tidak akan terkotak-kotak dalam konflik kepentingan yang berbeda yang dapat menggangu kewajibanya sebagai perekat bangsa dan negara.

Netralitas PNS menjadi sangat penting yang harus segera diselesaikan. Netralitas yang selama ini nampak sebagai netralitas semu harus diperjelas bahwa PNS dilarang ikut serta dalam bentuk apapun saat pelaksanaan pemilihan umum termasuk memberika hak suara. Pilihan tersebut menjadi alternatif terakhir, jika jalur perseorangan pun menuntut PNS mengundurkan diri dari keanggotaanya sebagai pegawai negeri. Jika lewat jalur perseorangan pun PNS harus mengundurkan diri, jelas terlihat bahwa PNS telah dianggap sebagai “komoditas” menarik dalam setiap pelaksanaan pemilu. Bagaimana tidak, jika dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mengusung calon peserta pemilu dihitung berdasarkan suara sah saat pemilu legislatif yang tentunya di dalamnya pasti akan ada suara PNS, tetapi sebagai syarat calon perseorangan, PNS dilarang memberikan dukungan dengan memberikan dukungan dalam bentuk memberikan fotocopi KTP. Tentu hal tersebut menjadi kontradiksi dalam Netralitas PNS.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *