MPR Segera Bentuk Lembaga Pengkajian Konstitusi

Jakarta-Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar forum konstitusi untuk membicarakan pembentukan lembaga pengkajian konstitusi dan Undang-undang Dasar 1945.

Pimpinan MPR yang hadir adalah Hidayat Nur Wahid, E.E. Mangindaan dan Oesman Sapta Odang.

Koordinator Kajian Konstitusi MPR, Hidayat Nur Wahid menyampaikan pembentukan lembaga ini merupakan bagian dari tugas MPR dalam menyerap falsafah UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, berkaitan dengan perjalanan hidup berbangsa dan bernegara.

“Nantinya, lembaga ini akan diisi oleh 45 pakar hukum ketatanegaraan yang akan terlibat langsung dalam mensosialisasikan konstitusi berbangsa dan bernegara,” kata Hidayat, di Jakarta, Selasa (3/3).

Hidayat menjelaskan, MPR sudah mengadakan rapat konsultasi dengan ketua fraksi dan kelompok DPD untuk membahas pembentukan lembaga kajian ini. Saat ini, MPR sedang menunggu usulan mereka soal ketentuan dasar lembaga pengkajian dan nama-nama pakar yang akan mengisinya.

Keanggotan ini juga berujung pada anggaran yang tersedia. Pada saat ini pembahasan dengan badan anggaran (banggar) dan Kementerian Keuangan (Kemkeu) sedang berjalan. “Sudah menetapkan nama-nama, sudah ketok palu anggaran. Syukur-syukur menjelang Konferensi Asia-Afrika, forum sudah terbentuk. Nantinya kita akan berkantor di kantor di jalan Asia-Afrika, Bandung,” ujarnya.

Ketua MPR Bidang Pengkajian E. E. Mangindaan menyatakan, sebelum lembaga ini terbentuk, sudah ada Badan Pengkajian Konstitusi dan Pusat Kajiaan Konstitusi.

Ketua Bidang Sosialisasi, Oesman Sapta Odang, tidak setuju apabila 45 anggota lembaga konstitusi itu terdiri dari para anggota DPR dan DPD. “Karena orang-orang ini belum punya tugas. Lembaga ini seharusnya independen sehingga lebih berwibawa,” ujarnya.

Salah satu anggota Forum Konstitusi, Harun Kamil menginginkan lembaga tersebut memiliki kedudukan dan fungsi yang jelas. Untuk itu, nantinya ke-45 ahli ketatanegaraan ini harus diisi oleh para pakar yang benar-benar kompeten dan objektif dalam memandang dan mendalami konstitusi. “Kami sendiri sebenarnya tidak ada resistensi terhadap perubahan,” katanya.

“Namun demikian kita mengajak lembaga ini mengkaji dulu, pelaksaan UU dan pembuatannya sudah sesuai belum dengan konstitusi,” ujarnya.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *