Menggugat Superioritas Sistem Demokrasi

MEMBENAHI PENGORGANISASIAN PEMERINTAHAN

Dalam kajiannya tentang masalah besar dan tantangan berat  yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia saat ini, khususnya di Eropa dan Amerika, Micklethwait dan Wooldridge akhirnya menyimpulkan bahwa:

“The main political challenge of the next decade will be fixing government……..Countries that can establish “good government” will stand a fair chance of providing their citizens with a decent standard of life. Countries that cannot will be condemned to decline and dysfunction……”  (Ibid hal 5).

Sejalan dengan kesimpulan diatas, saya merujuk kembali uraian di awal tulisan  ini tentang pemerintahan yang baik. Satu dari tiga  dimensi pemerintahan yang saya anggap sebagai pilar utama  adalah manajemen. Ini merupakan faktor penentu yang bersifat  langsung bagi keberhasilan suatu bangsa membangun pemerintahan yang efektif.
Khusus di bidang manajemen, salah satu permasalahan yang memerlukan pembenahan adalah organisasi pemerintahan itu sendiri dan penempatan personil pada jabatan publik. Ini adalah  tantangan besar yang dihadapi oleh sistem demokrasi,  tidak menjadi soal apakah itu negara yang sudah matang dan maju demokrasinya atau, apalagi, yang baru belajar berdemokrasi.  Negara-negara itu selalu sulit mencegah pembengkakan organisasi pemerintahannya, entah karena terpanggil memberi tempat kepada orang-orang yang dianggap berjasa bagi kemenangan seorang pemimpin dalam pemilihan umum atau karena desakan masyarakat untuk menghadirkan lembaga baru yang dipercaya akan mampu mengatasi berbagai masalah. Akibatnya. terjadilah apa yang dalam manajemen pemerintahan  dikenal sebagai proses “elephantiasis.” Kalau organisasi yang terus membesar ini kemudian diisi dengan personil yang integritas dan kompetensinya rendah, itulah pertanda buruk bagi kelangsungan sebuah pemerintahan.

Gejala umum yang bisa kita lihat adalah demokratisasi cenderung bergandengan tangan dengan pembengkakan organisasi pemerintahan. Ini bisa berwujud penambahan  organisasi kementerian, pembentukan lembaga pelaksana suatu program spesifik atau  lembaga “ad hoc” untuk percepatan implementasi suatu  kebijakan.

Di Indonesia, proses elephantiasis itu bahkan diperkaya dengan hadirnya berbagai komisi ekstra konvensional untuk mendukung kinerja pemerintah dan pemekaran wilayah administrasi pemerintahan untuk memuaskan berbagai kepentingan lokal . Semua ini tampak seperti tidak terhindarkan, dibutuhkan (dengan berbagai alasan), dan diterima oleh masyarakat luas sebagai hal yang wajar. Sedikit sekali, atau hampir tidak ada kritik atas semua perkembangan ini, baik dari kalangan politisi, cendekiawan, pengamat kebijakan, ahli organisasi, bahkan juga  negarawan. Padahal, akibat dari semua pembengkakan itu adalah memberatnya beban keuangan negara, terjadinya duplikasi organisasi dan tumpang tindih kewenangan, serta sulitnya kordinasi.

Pada gilirannya, muara dari proses elephantiasis itu adalah kegagalan negara mempercepat kesejahteraan rakyat.  Tetapi, kenapa proses ini bisa terjadi tanpa hambatan, padahal sangat nyata mudharatnya? Kenapa untuk mengoreksi pembengkakan itu demikian sulit dilakukan? Saya menduga ada tiga sebab dibalik ini: Pertama, proses itu tidak secara langsung merugikan kepentingan para elit. Kedua, ada pihak-pihak di seputar pusat kekuasaan yang harus diakomodasi dalam struktur baru yang dibentuk. Ketiga, sensitivitas para pemimpin politik, cendekiawan, negarawan dan pengamat  terhadap perlunya efisiensi pengelolaan keuangan negara dan optimalsasi penyelenggaraan kebijakan sangat rendah. Bagi mereka, isyu inefisiensi  keuangan dan inefektivitas penyelenggaraan pemerintahan bukanlah masalah serius.

Pertanyaannya, apakah suatu pemerintahan yang terjebak ke dalam pemborosan akut, yang berakibat tidak efektifnya pemerintahan, mampu berjaya mengarungi era kompetisi global yang tak terhindarkan? Pasti tidak.  Karena, tanpa suatu gerakan perubahan dan koreksi fundamental atas seluruh sistem manajemen pemerintahan, suatu negara akan tertinggal dan kolaps, terpuruk dalam ketidak-berdayaan menghadapi terjangan badai globalisasi.

Pages: 1 2 3 4 5

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *