Menggugat Superioritas Sistem Demokrasi

Keadaan yang mirip dengan itu juga sudah terjadi sebelumnya di Philippines, ketika di tahun 1998, Joseph Estrada memenangkan pilpres. Rakyat memilih dia karena kepribadiannya yang ramah dan merakyat, mudah diakses oleh media, dan janji kampanye yang fokus pada kebijakan-kebijakan  yang populis. Tapi setelah duduk dalam kekuasaan, tampaklah kualitas yang sebenarnya. Dia terbukti bukan pribadi yang mampu berfikir hal-hal strategis, bahkan belakangan ketahuan bahwa dia dikelilingi oleh para pembantu yang korup. Dia sendiri oleh publik dipersepsikan sebagai pemimpin yang korup dan tidak kompeten.  Dia memang dicintai oleh “grassroots” karena keramahannya, tapi dia merusak kebijakan Ramos, pendahulunya, yang telah meletakkan dasar-dasar bagi reformasi ekonomi dan manajemen pemerintahan. Akbatnya, investor pindah ke negara lain.  Orang-orang  di sekitar Estrada dituduh menerima sogokan dari berbagai sumber, dan belakangan diketahui bahwa Estrada sendiri punya hubungan pertemanan dengan beberapa pemimpin mafia. Setelah tiga tahun menjabat presiden, Estrada pun dmakzulkan oleh parlemen, digantikan oleh wakilnya Arroyo Macapagal. Demokrasi di Thailand (dengan kasus Thaksin) dan Philippines (kasus Estrada) telah gagal menghasilkan rasa aman dan kesejahteraan bagi rakyatnya setelah dihadapkan pada kenyataan bahwa pemilihan umum hanya memunculkan pemimpin yang korup dan inkompeten.

Sebelum Estrada dan Thaksin, di Polandia juga terjadi drama kegagalan proses demokrasi menghasilkan pemerintahan efektif. Ketika Polandia baru saja terbebas dari cengkeraman rezim totaliter-komunis yang didukung penuh oleh Soviet di awal tahun 1990, rakyat Polandia sepakat mendukung Lech Walesa menjadi presiden. Dia adalah pemimpin demonstrasi anti totaliter paling populer dan paling kharismatik di dunia  akhir abad ke 20. Bertahun tahun dia mendedikasikan dirinya melawan rezim komunis Polandia, memimpin kaum buruh  berdemonstrasi. Atas kegigihannya melawan totalitarianisme, memimpin demonstrasi damai beberapa tahun, Walesa menerima hadiah nobel perdamaian. Maka, ketika negeri itu memasuki era kebebasan, dan pemiihan umum digelar, Walesa  didaulat menjadi presiden. Apa yg terjadi setelah itu? Dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun, pemerintah Polandia bangkrut. Dia  harus turun dari jabatan kepresidenan. Tidak ada informasi tentang korupsi yang dilakukan oleh Walesa. Dia terjungkal begitu saja karena ketiadaan kompetensi memimpin negara dan pemerintahan. Di sini terbukti bahwa popuaritas dan kharisma tidak cukup sebagai modal membangun efektivitas kepemimpinan pemerintahan.

Pelajaran apa yang bisa dipetik dari kasus diatas?  Langsung saja saya simpulkan bahwa negara yang pemerintahannya menerapkan sistem  demokrasi liberal namun gagal menjaga pertumbuhan ekonomi dan penyebaran kesejahteraan  sehingga  masyarakatnya terpuruk dalam ketimpangan kualitas hidup yang meluas, atau yang secara umum mengalami stagnasi ekonomi akut, akan secara langsung memupus kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi liberal.  Kegagalan berbagai negara di dunia dalam membangun kesejahteraan telah berbuah stagnasi bahkan kemunduran demokrasi yang serius.

Kasus Mesir, Thailand, Philippines, dan Polandia, yang saya rujuk di atas memiliki setidaknya satu kesamaan karakter, dimana prosedur demokrasi (pemilihan umum) hanya menghasilkan pemimpin-pemimpin populer tanpa kompetensi yang cukup, sehingga substansi demokrasi (keadilan dan kesejahteraan) gagal mewujud dalam kehidupan sosial dan ekonomi rakyatnya.

Soal kelemahan demokrasi ini untuk waktu yang lama sangat jarang ditampilkan dalam wacana publik akibat pemberhalaan yang akut seolah-olah demokrasi adalah sistem yang sempurna, sakral, dan harus diterima sebagai kebenaran tunggal dalam kehidupan politik modern. Padahal, tidak kurang dari John Adams sendiri, presiden kedua Amerika setelah George Washington, yang dari awal sudah mengingatkan bahwa demokrasi yang dikelola secara tidak cermat,  tidak cerdas, dan tidak  konsisten berkiprah pada pengutamaan mewujudkan stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan akan mudah mengalami kelelahan dan membunuh dirinya sendiri.

Sekarang, keadaan sudah berubah. Gugatan terhadap superioritas sistem demokrasi sudah mulai tampil dan secara langsung telah menggiring banyak akademisi ke perdebatan tentang masa depan pemerintahan demokrasi.  Superioritas itu cenderung  terancam oleh realitas keberhasilan negara-negara non-demokratik membangun alternatif sistem yang lebih mampu mewujudkan tujuan bernegara. Thromas Friedman, seorang ahli tentang globalisasi yang puluhan tahun konsisten memuja demokrasi sebagai sistem terbaik, belakangan ini dengan sikap hati-hati telah meluruskan penilaiannya terhadap perkembangan China dalam ulasannya di New York Times (8/9/09) berjudul “Our One-Party Democracy.” Ia mengatakan bahwa sistem otokrasi satu partai memang punya kekurangan, tetapi jika dipimpin dan dikelola oleh sekelompok orang-orang cerdas dan tercerahkan, memiliki visi dan kompetensi sepeti China, juga bisa memberi keuntungan-keuntungan yang besar bagi kemajuan suatu bangsa (dikutip dalam Mickelthwait and Wooldridge, hal 163).

Ketika terjadi krisis finansial di Eropa dan Amerika di awal abad ke XXI ini, yang dampak negatifnya terhadap sistem finansial dunia menjalar secara cepat, hanya pemerintah China satu-satunya yang secara “legitimate” bisa memberi kuliah
tentang pemerintahan yang efektif, bukan Amerika. Zhang Wei Wei, dari Fudan University, China, bahkan secara “cool” menyatakan bahwa sistem politik-pemerintahan Amerika sesungguhnya sudah mengalami krisis dan kemunduran yang serius. Sistem elektoralnya pun hanya mampu menghadirkan presiden yang biasa-biasa saja (second rate president)
sekelas George W. Bush. Sekarang, kata Wei Wei, dunia sedang menyaksikan dua model sistem pemerintahan: pertama, yang berbasis kepemimpinan meritokrasi. Kedua, yang berbasis kepemimpinan “popular election.”Persaingan diantara dua model itu, menurut Wei Wei, akan dimenangkan oleh model yang pertama (ibid, hal 164)

“Democratic Meltdown,” meminjam istilah Kurlantzick,  seperti yang terjadi di Thailand masa pemerintahan Thaksin, Estrada di Philipphines dan Walesa di Polandia,  bukanlah spesifik berlaku di tiga negara itu saja,  tapi juga di berbagai belahan dunia. Freedom House,  suatu lembaga kajian yang fokus pada permasalahan demokrasi yang berkedudukan di New York, melaporkan bahwa demokrasi terus mengalami kemerosotan selama hampir 20 tahun. Lembaga itu mencatat bahwa di tahun 2009 saja terdapat 25 negara yang meninggalkan sistem demokrasi. Kebangkitan kembali sistem otoriter terjadi akibat kejenuhan masyarakat dengan kebebasan yang hanya menghasilkan kesemrawutan, kegagalan ekonomi, ketimpangan kesejahteraan dan ancaman atas keteraturan sosial. Apa yang lazim disebut “authoritarian resurgence” seringkali tidak terhindarkan. Jadi,  ketika berbagai situasi tidak menyenangkan merebak di tengah kebebasan politik yang gagal memproduksi perbaikan nasib rakyat, muncullah sikap nostalgik masa otoriter yang dianggap lebih memberi rasa aman, kepastian, kecukupan minimum, dan keteraturan sosial. “Authoritarian nostalgia” ini kemudian menjadi fundamen menuju terbetuknya kekecewaan kolektif terhadap sistem demokrasi liberal yang stagnan. Ketika kerusuhan sosial merebak, hanya tersedia dua jalan keluar yang bisa jadi opsi politik yaitu:  memakzulkan kepala pemerintahan lalu menggantinya dengan pemimpin yang dianggap lebih baik (kasus Polandia dan Philipina) atau membiarkan militer mengambil alih kekuasaan (kasus Thailand). Opsi pertama memungkinkan dipilih jika parlemen cukup kuat dan situasi lapangan belum porak-poranda oleh kerusuhan yang luas. Opsi kedua tidak terhindarkan jika mekanisme parlemen sulit diandalkan akibat situasi kheos yang sudah menjalar ke mana-mana.

Menurut Edward Glaester (Triumph of the City, 2011, hal 55), pemerintahan demokrasi yang gagal memajukan ekonomi dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan akan sangat rawan terhadap kerusuhan. Ini berbeda dengan sistem otoriter yang dengan mudah menindas para perusuh.

Pages: 1 2 3 4 5

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *