18 February 2018

Menggugat Superioritas Sistem Demokrasi

KRISIS DEMOKRASI

Pemerintahan yang efektif dalam kenyataan bisa hadir melalui berbagai sistem, demokratis atau tidak demokratis. Walaupun “liberty” adalah salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara, tidak ada jaminan bahwa hanya sistem demokrasi yang dapat menopang efektivitas sebuah pemerintahan. Apalagi kalau demokrasi yang menjadi acuan adalah “liberal democracy” seperti yang berlaku di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Memang ada masa ketika di awal tahun 1990an, menyusul rontoknya sistem Soviet dan robohnya tembok Berlin, masyarakat dunia begitu bergairah merayakan kebebasan Eropa Timur dari belenggu sistem totaliter. Keadaan itu secara prematur telah ditafsirkan  sebagai awal dari gelombang demokratisasi yang akan melanda seluruh dunia. Demikian entuasiasnya seorang ilmuan politik Amerika, Francis Fukuyama, mengamati perkembangan waktu itu,  hingga dia sampai pada kesimpulan bahwa mutlaknya kejayaan demokrasi liberal adalah sebuah pertanda akhir sejarah. Melalui sebuah essay yang sempat menjadi kontroversi yang luas di tahun 1991, yang dia beri judul “The End of History and the Last Men,” ( kemudian diterbitkan sebagai buku dengan judul yang sama di tahun 1992),  Fukuyama menyimpulkan bahwa demokrasi liberal adalah puncak peradaban politik yang berlaku secara universal. Tidak akan ada lagi sistem yang lebih baik dan lebih menjamin kemajuan peradaban sampai akhir zaman, selain  daripada demokrasi liberal. Semua negara akan bergerak ke sana, secara sukarela atau terpaksa.

Tetapi, perang saudara yang secara brutal  melanda bangsa-bangsa yang hidup di bekas Yugoslavia dan perpecahan di bekas Chekoslavakia pasca mundurnya Soviet dari wilayah-wilayah tersebut, telah melumpuhkan semua asumsi seolah-olah berakhirnya sistem totaliter akan secara otomatis berujung pada lahirnya demokrasi. Kehancuran seluruh sistem sosial di wilayah Balkan itu telah  secara langsung membantah asumsi dasar Fukuyama tentang demokrasi liberal sebagai alternatif satu satunya di era pasca totalitarianisme. Bahkan kebangkitan ekonomi China yang saat ini sudah menjadi kekuatan ekonomi nomor dua di  dunia setelah Amerika, telah menjadi obyek kajian yang mencemaskan para ilmuan pemuja demokrasi liberal seperti Fukuyama. Dalam buku terbarunya berjudul “Political Order and Political Decay” (2014) walau dia mengakui kenyataan tentang keunggulan China dalam kompetisi global tanpa menerapkan sistem demorasi liberal, Fukuyama berusaha keras meyakinkan para pembacanya bahwa dibalik keunggulan itu, China menyimpan bom waktu yang berbahaya karena sistemnya tidak demokratis. Terlepas dari apakah analisanya memiliki legitimasi akademik atau tidak, saya melihat kecemasan Fukuyama itu mewakili kekhawatiran para ilmuan politik barat bahwa kesuksesan China berpotensi membatalkan validitas klaim mereka tentang universalitas sistem demokrasi liberal sebagai prasyarat kemajuan dan kesejahteraan.

Sebelum Fukuyama, kekhawatiran atas capaian kemajuan yang ditunjukkan China. Jepang, dan India telah ditulis oleh. Fareed Zakaria dalam bukunya “The Post American World,” (2011). Disini Zakaria melihat terjadinya pergeseran peran dari Amerika Serikat di sektor perbankan, ekonomi, produksi,  dan penguasaan teknologi non militer dari yang semula dominan ke posisi moderat. Satu-satunya keunggulan Amerika yang masih bisa dipertahankan sejauh ini adalah teknologi persenjataan. Menurut Zakaria,  abad  XXI merupakan era Pasca-Amerika. Ke depan, andalan utama Amerika dalam mempertahankan pengaruhnya di dunia adalah demokrasi. Bagaimana pun, demokrasi  Amerika masih tetap menjadi rujukan global. Tetapi, di berbagai kesempatan belakangan ini, Zakaria pun telah mengungkapkan kekecewaannya atas serangan Amerika ke Irak dan Afghanistan yang salah satu tujuannya adalah “mengekspor demokrasi” ke wilayah-wilayah yang sebelumnya diasumsikanberada dibawah kuasa tyran. Kenyataannya, Amerika terbukti gagal mencapai tujuan itu setelah membunuh ratusan ribu rakyat yang di dalam konsep demokrasi justru ditempatkan sebagai pihak yang berdaulat.

Saat ini bahkan prospek bagi kehadiran demokrasi yang awalnya menjadi motif utama gerakan menjatuhkan rezim-rezim otoritater di timur tengah semakin kabur.  Pasca tumbangnya kekuasan anti demokrasi di Afganistan, Iraq, Libya, Tunisia, dan sebentar lagi Syria yang telah mengorbankan ratusan ribu rakyat yang seharusnya berdaulat dalam asumsi demokrasi, justru menghasilkan pemerintahan yang tidak stabil, tidak aman, dan tergantung penuh pada bantuan keuangan dan militer Amerika dan sekutunya. Drama kebangkitan demokrasi di mesir pasca tumbangnya rezim Housni Mubarak bahkan berakhir ironis setelah pemerintahan bentukan ikhwanul muslimin yang menang pemilhan umum pertama di era kebebasan gagal melakukan konsolidasi dan mengakomodasi militer dalam pemerintahan transisi. Kudeta militer yang disusul penangkapan aktivis Ikhwanul Muslimin, pengadilan kilat untuk menjatuhkan hukuman dan eksekusi mati terhadap mereka, yang kemudian dikunci dengan rekayasa pemilihan umum yang mengukuhkan pemimpin kudeta, jenderal El Sisi,  sebagai presidenbaru adalah rangkaian bukti yang sangat konkrit tentang betapa rapuhnya sistem demokrasi yang dibangun tanpa landasan kesejahteraan dan kecerdasan yang cukup. Ketidakhadiran elit yang tercerahkan, yang seyogianya  memahami tahapan transisi, konsolidasi, dan pemantapan suatu sistem demokrasi adalah penyebab lain dari kegagalan suatu bangsa membangun pemerintahan demokrasi yg stabil dan produktif.

Jashua Kurlantzick dalam bukunyua berjudul “Democracy in Retreat” (2013)  mengekspressikan kekecewaannya melihat dekadensi sistem demokrasi liberal yang diterapkan di Thailand setelah tampilnya Thaksin sebagai perdana menteri di tahun 2001 dan di Philiphines setelah terpilihnya Joseph Estrada di tahun 1998.

Menurut Jashua, terpilihnya Thaksin melalui  pemilu Thailand 2001, telah mengecoh dunia seolah itu pertanda kebangkitan demokrasi. Thaksin memang didukung luas oleh “grassroots,” khususnya kaum tani di pedesaan dan kelas menengah perkotaan. Namun setelah berkuasa, ia membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang kejam dan otoriter. Atas nama perang melawan narkoba, lebih dari 2000 orang terbunuh oleh aparat keamanan tanpa bukti yang cukup tentang keterlibatan mereka dalam jaringan narkotik (Kurlantzick, hal 3). Thaksin setiap saat menyebar ketakutan kepada para pengeritiknya. Para relawan pendukungnya menerror setiap orang yang berani mengeritik dia. Seorang editor Bangkok Post bahkan secara terus terang mengaku takut mengekspose cerita tentang Thaksin karena tahu bahwa kroni sang perdana menteri akan membayar bosnya untuk memecat dia. Ralph Boyce, mantan dubes Amerika di Thailand, mengakui bahwa kemenangan Thaksin dalam pemilu diperoleh melalui kombinasi antara kepribadiannya yang tampak merakyat, dukungan presentasi media yang sangat massif dan  canggih, pesan-pesan populis yang jadi fokus kampanyenya, serta kemampuan para relawan mengorganisir pengerahan pemilih ke tempat-tempat pemungutan suara (ibid).

Tapi semua tampilan dan pencitraan itu adalah kepalsuan belaka. Pada gilirannya, ketika masyarakat luas sadar bahwa mereka tertipu oleh janji manis kampanye yang tak kunjung direalisasikan, merebaknya kroniisme di lingkungan Thaksin, serta terbukanya praktek korupsi Thaksin dan orang-orang kepercayaannya, mereka pun berdemonstrasi untuk menurunkan Thaksin. Akhirnya, di tengah kerusuhan yang meluas, militer pun mengambil alih kekuasaan di tahun 2006.

Pages: 1 2 3 4 5

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *