Menggugat Superioritas Sistem Demokrasi

PEMERINTAHAN EFEKTIF

Istilah pemerintahan efektif merujuk pada kemampuan pemerintah merealisasikan tujuan pembentukan negara: suatu kehidupan bersama yang aman dan diliputi rasa aman, yang menjamin  kebebasan berekspresi, mengambil prakarsa, berkreasi, berinovasi, mengembangkan berbagai ide untuk kemajuan bersama dan mengejar kebahagiaan. Pada saat yang sama berlangsung pula proses peningkatan kualitas hidup yang menyebar dan meluas. Secara akademik, pemerintahan efektif (effective government) sering kali dipersamakan dengan pemerintahan yang baik (good government). Proses tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) pun menjadi salah satu obyek perhatian yang menjadi perbincangan publik dalam duapuluh tahun terakhir ini. Setiap pemerhati pemerintahan sudah sangat fasih berbicara tentang pemerintahan yang baik. Banyak konsep dengan tema pemerintahan yang baik menjadi acuan akademik. Namun, di sini saya tidak akan membahas aneka konsep itu. Saya langsung saja menawarkan hasil kajian saya sendiri tentang hal itu, dengan kesimpulan sederhana bahwa pemerintahan yang baik secara minimal mencakup dimensi kepemimpinan, manajemen, dan prioritas program yang menjadi komitmen sebuah pemerintahan.

Dalam konteks ini, situasi kepemimpinan pemerintahan saya tempatkan di urutan pertama. Kualitas suatu pemerintahan sangat kuat ditentukan oleh hadirnya kepemimpinan yang berbasis integritas, kompetensi dan komitmen. Semakin tinggi integritas dan kompetensi  para pemimpin pemerintahan di suatu negara, semakin mantap  jaminan bagi keberhasilannya mencapai tujuan. Semakin kuat komitmen para pemimpin untuk memenuhi janjinya, semakin luas  “trust” yang terbangun dalam masyarakat terhadap pemerintahan itu.

Ada pun tentang manajemen sebagai dimensi kedua, bisa dilihat sebagai mesin pengorganisasian sebuah pemerintahan. Kata kunci dalam konteks ini adalah efisiensi dan produktivitas. Proses tata kelola pemerintahan haruslah memuliakan efisiensi, baik dalam pengorganisasian maupun untuk pencapaian target-target kebijakan. Pemborosan adalah aib yang harus dihindari. Produktivitas yang berwujud keputusan, kebijakan, arahan, dan aturan harus  dioptimalkan agar masyarakat yang diurus dan dilayani merasakan kehadiran pemerintah sebagai pemberi solusi atas berbagai masalah yang mereka hadapi. Manajemen pemerintahan yang pada posisi pengambilan keputusannya  dikelola oleh sejumlah orang-orang  yang “highly educated professional” adalah prasyarat utama bagi terseleggaranya pemerintahan yang efektif. Proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap kebijakan haruslah berlangsung secara transparan.

Dimensi ketiga yang saya rumuskan sebagai prioritas kebijakan merujuk pada kecerdasan pemimpin dan jajaran pemerintahan dalam menentukan apa yang harus didahulukan pencapaiannya diantara kompleksitas kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk dipenuhi. Ketepatan menetapkan prioritas merupakan jalan lurus menuju kesuksesan sebuah pemerintahan dalam menjalankan missinya. Sebaliknya, kekeliruan memilih prioritas akan menyebabkan terganggunya pencapaianm tujuan.

Pemerintahan yang efektif pada level masyarakat bisa diamati dari kemampuan pemerintah memfasilitasi tersedianya ruang yang cukup bagi masyarakat untuk  membangun prakarsa dan kreativitas  dalam memajukan diri mereka sendiri, memperbaiki kualitas hidup, membangun perekat solidaritas sosial yang kuat. Modal sosial ini bisa menjadi fondasi bagi kemitraan yang produktif dalam hubungan negara dengan masyarakat. Muara dari proses pemerintahan yang baik adalah bangkitnya rasa percaya diri rakyat,  terwujudnya kesejahteraan yang luas sehingga pada gilirannya membangun harga diri suatu bangsa. Sudah sejak lama disepakati oleh para ilmuan pemerintahan bahwa negara yang dikelola dengan baik akan memberi kontribusi yang besar dalam membangun sebuah peradaban.

Seperti yang saya utarakan di awal tulisan ini, kualitas hidup suatu masyarakat sangatlah tergantung pada kiprah pemerintah yang mengayominya. Pemerintahan adalah inti dari kehidupan modern. Asumsi dan konseptualisasi ini juga berlaku dalam memaknai kehadiran suatu bangsa dalam pergaulan dan kompetisi global. Faktor kebanggaan sebagai bangsa yang beradab, dengan tingkat kesejahteraan yang baik, kualitas kecerdasan yang mumpuni, dan integritas kepribadian yang terpuji akan memberi posisi terhormat kepada bangsa itu di mata bangsa bangsa lain. Dengan kondisi itu, kepercayaan bangsa lain dalam berbagai ruang interaksi,  komunikasi, relasi, dan transaksi politik, ekonomi dan kebudayaan akan terjaga dengan baik. Ini bisa menjadi modal yang konstruktif untuk mencapai keunggulan global.

Pages: 1 2 3 4 5

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *