14 December 2017

Meletakkan Fungsi Legislasi, Pengawasan, Dan Anggaran DPD RI Dalam Kerangka Checks And Balances Parlemen Indonesia

Baharuddin Thahir - Parlemen News

Eksistensi dan pelaksanaan fungsi lembaga perwakilan akan selalu menarik untuk didiskusikan. Hal itu disebabkan parlemen merupakan instrument penting dalam pelaksanaan sistem politik dan pemerintahan yang demokratis. Dalam kajian demokrasi, lembaga perwakilan memiliki fungsi utama, yaitu fungsi representatif. Fungsi representasi merupakan titik awal dari keberadaan fungsi lain seperti fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaranlembaga perwakilan.

Eksistensi fungsi representasi yang dimiliki oleh anggota parlemen bertitiktolak dari konsep demokrasi yang mengandaikan bahwa masyarakat di segala tingkatan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut mereka. sehingga Segala bentuk kekuasaan yang dilaksanakan oleh para politisi, pejabat, teknokrat bersumber dari adanya amanah/legitimasi dari rakyat.

Tulisan ini membahas kedudukan dan peran Dewan Perwakilan Daerah serta pelaksanaan fungsinya. Peletakan Fungsi Dewan perwakilan Daerah dalam konteks check and balances itulah yang menjadi topik expert meeting pada tanggal 9 April 2015.   Bahasannya menunjuk pada suatu realitas bahwa anggota DPD sebagai salah satu instrument lembaga legislatif yang melaksanakan fungsi representasi yang pada saat yang sama melaksanakan fungsi ‘utama’ yaitu fungsi pembuatan peraturan, pengawasan, dan anggaran.

 

Kedudukan dan peran DPD dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.

Dalam Sistem pemerintahan di Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah ditempatkan sebagai salah satu unsur lembaga legislative, disamping lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPD menjadi sangat penting antara lain disebabkan posisinya yang sangat strategis dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Anggota DPD adalah perorangan yang dipilih melalui pemilihan umum dari daerah provinsi tertentu. DPD merupakan lembaga perwakilan yang bertugas memperjuangkan kepentingan daerah secara menyeluruh. Dewan Perwakilan Daerah memiliki fungsi dan tugas di bidang legislasi, pertimbangan, dan pengawasan. Dewan Perwakilan Daerah pada dasarnya adalah utusan daerah (dalam pengertian UUD 1945 sebelum diubah) yang ditingkatkan fungsi dan perannya sehingga keberadaan DPD menjadikan dalam perwakilan Indonesia menganut sistem dua kamar (bicameral system). Karena eksistensi DPD sebagai lembaga perwakilan yang bersanding dengan DPR, maka DPD memiliki tanggung jawab yang sama dengan DPR.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Selain itu DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Fungsi ketiga, DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Fungsi DPD: Realitas dan Harapan

Sebagaimana dijelaskan pada bagian awal bahwa lembaga perwakilan memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi budget. Fungsi Legislasi yang diartikan sebagai fungsi pembuatan peraturan perundang-undangan. Fungsi Pengawasan, merupakan fungsi yang dijalankan oleh lembaga perwakilan untuk mengawasi eksekutif. Fungsi Anggaran, berarti lembaga perwakilan memiliki wewenang membahas dan memberikan persetujuan atas rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diajukan oleh pemerintah.

Namun menarik untuk dicermati bahwa dalam konteks regulasi maupun aplikasi ketiga fungsi tersebut masih tidak sesuai dengan harapan, baik dalam rangka melaksanakan fungsi keterwakilan (representasi) maupun dalam melaksanakan check and balances. Misalnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi, Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa yang memiliki kewenangan membuat undang-undang adalah Dewan perwakilan Rakyat, sementara Dewan Perwakilan Daerah sekedar memberi pertimbangan. Realita ini menunjukkan bahwa posisi DPR masih lebih superior dibanding DPD, atau dengan kata lain dalam hal kekuasan legislatif posisi DPR dan DPD menganut Asymmetric bicameralism.

Hal yang menariklainnya, karena sesungguhnya Mahkamah Konstitusi telah membuat keputusan atas yudicial review yang pernah diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah dan beberapa pendukung. Putusan itu yang kemudian tertuang dalam putusan Mahkamah konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, diantaranya menyatakan bahwa (1) kewenangan DPD dalam mengusulkan RUU Pasal 22D ayat 1 UUD 1945 harus diperlakukan setara dengan RUU dari Presiden dan DPR; (2) DPD berwenang mengusulkan dan ikut membahas RUU pada Tingkat I dan menyampaikan pendapat pada Tingkat II sebelum tahap persetujuan; (3) DPD bersama DPR dan pemerintah menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas); dan (4) DPD mempunyai kewenangan untuk memberi terkait pembahasan RUU APBN, Pajak, pendidikan dan agama. Hal yang dinilai masih mengganjal dari keputusan ialah adanya putusan yang menyatakan bahwa DPD tetap tidak memiliki kewenangan untuk memberi persetujuan RUU menjadi UU sebagaimana yang ditegaskan oleh pasal 20 ayat (2) UUD 1945 bahwa kewenangan menyetujui hanya antara DPR dan Presiden.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka menjadi harapan bahwa ke depan, DPD melakukan fungsi legislasi yang dijabarkan dalam bentuk prakarsa pembuatan undang-undang, Pembahasan rancangan undang-undang, Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang, dan Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atau perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya. Proses tersebut tentunya dilakukan bersama dengan lembaga perwakilan lainnya, dalam hal ini DPR bersama dengan pemerintah (menggunakan model Tripartit)

Demikian pula pada pelaksanaan fungsi pengawasan, karena dalam UUD 1945, khususnya pasal 22 D karena aturan tersebut terkesan sangat simplistik, dalam pengertian pengawasan yang dapat dilakukan oleh DPD hanya pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu oleh pemerintah. Padahal jika dimaknai dalam perspektif demokrasi maka anggota DPD dipilih oleh rakyat dan aturan pemerintahan mengatur seluruh rakyat maka tentunya DPD pun diberikan ruang yang sama dengan DPR dalam hal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN, yang dapat diperluas cakupannya yaitu pengawasan terhadap transfer anggaran dari pusat ke daerah. Karena pada hakekatnya pengawasan yang dilakukan oleh DPD ialah untuk memberikan penilaian atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama di dalam bidang pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan telah dilakukan secara benar dan bermanfaat bagi rakyat dan daerah. Masih dalam perspektif yang sama, pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPD melaksanakan prinsip pengawasan prosedural yang bersifat aktif, dalam pengertian pengawasan yang dilakukan tidak tergantung dari adanya kasus atas pelaksanaan undang-undang yang secara substansial tidak mencerminkan penegakan keadilan bagi rakyat dan daerah.

Tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan fungsi anggaran, dimana UUD 1945 (pasal 22 D) tidak terdapat pengaturan DPD dalam pelaksanaan fungsi anggaran. Adapun fungsi memberi pertimbangan masih dinilai belum cukup dan tidak menunjukkan bahwa DPD memperjuangkan kepentingan daerah dalam penyusunan dan penetapan APBN. Dalam konteks ini, dapat pula menggunakan pendekatan tripartit yang berarti dalam pembahasan APBN melibatkan lembaga perwakilan (DPR dan DPD) bersama dengan pemerintah.

Penutup

Ungkapan terkenal dari Abraham Lincoln, bahwa demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sangat dibutuhkan pelaksanaannya, ketika kita mengakui bahwa rakyat merupakan pemegang kedaulatan. Esensi demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat. Selanjutnya melalui keberadaan lembaga perwakilan berarti upaya mendekatkan pemerintah pada rakyat dan menghadirkan rakyat pada setiap proses pemerintahan dapat diwujudkan. Hal itu berarti pelaksanaan setiap fungsi DPD yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dilaksanakan dalam konteks pelaksanaan fungsi representasi.

Sebagai bagian dari lembaga legislatif, maka idealnya DPD dapat ikut serta membahas dan menyetujui rancangan undang-undang, selain itu DPD melakukan pengawasan politik terhadap pemerintah yang tidak dibatasi pada bidang-bidang tertentu pada hakekatnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat di daerah. Hal yang sama ditunjukkan pada fungsi anggaran DPD, hal itu berarti DPD ikut membahas dan menetapkan APBN, yang termasuk didalamnya pembahasan terhadap transfer anggaran dari pusat ke daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terdapat pekerjaan rumah yang dinilai krusial yaitu melakukan amandemen UUD 1945, khususnya pengaturan tentang Dewan Perwakilan Daerah. Amandemen tersebut dinilai penting karena dalam perspektif sistem pemerintahan, suatu reformasi dimulai dari rule of the game, dalam hal ini konstitusi. Amandemen itu yang nantinya menempatkan Dewan Perwakilan Daerah dapat menjadi lembaga perwakilan yang ideal. Ideal dalam eksistensi dan ideal dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Jika hal itu dapat diwujudkan maka makna teori demokrasi yang menghadirkan distribusi kekuasaan pada lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif bermuara pada check and balances dan pada saat yang sama lembaga-lembaga politik-pemerintahan memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal itu berarti

Related posts

1 Comment

  1. Pingback: persoalan greget DPD | me under construction

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *