Pelaksanaan Fungsi Legislasi di DPD RI Berkembang Signifikan

Gede Pasek Suardika - Parlemen News

ParlemenNews, Jakarta – Total 52 dari 160 rancangan undang-undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019 atau 32% substansi atau materiilnya sesuai dengan usulan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk Prolegnas. Di antaranya, total 12 dari 37 RUU atau 44% substansi atau materiilnya sesuai dengan usulan DPD RI untuk Prolegnas. RUU usulan DPD RI disusun menjadi daftar RUU untuk Prolegnas Tahun 2015-2019 yang ditetapkan Sidang Paripurna DPD RI.

“Jika dipersentase, 32% substansi atau materiil RUU usulan kita masuk Prolegnas 2015-2019, dan 44% untuk Prolegnas 2015. Nanti kita ikut serta dalam pembahasannya. Perkembangan ini melegakan, kita bersyukur,” Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI Gede Pasek Suardika (senator Bali) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas PPUU DPD RI untuk penyusunan Prolegnas di hadapan Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2).

Prolegnas Tahun 2015-2019 adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang (UU) yang disusun terpadu dan sistematis selama tahun 2015-2019. Prolegnas Tahun 2015-2019 disusun oleh tiga pihak yang setara (tripartit), yakni DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah.

Tanggal 6 Februari 2015, rapat kerja (raker) Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama PPUU DPD RI dan Pemerintah memutuskan 159 RUU Prolegnas Tahun 2015-2019. Dalam acara (pembicaraan tingkat I/pengambilan keputusan) itu, Baleg DPR RI menetapkan 37 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2015, yaitu 21 RUU usulan DPR RI, 1 RUU usulan DPD RI, dan 7 RUU usulan pemerintah. Jika awalnya total 159 RUU Prolegnas Tahun 2015-2019, namun akhirnya direvisi menjadi 160 RUU. Tanggal 9 Februari 2015, Rapat Paripurna DPR RI menetapkan keputusan tiga pihak tersebut.

Menurutnya, aspek prosedural atau formal legislasi terpenuhi selama penyusunan Prolegnas, sehingga aspek substansi atau materiil RUU menjadi mudah dikaji untuk menentukan RUU yang harus dibuat atau masih harus dibuat, RUU yang harus diubah/disempurnakan/diganti, dan jadwal RUU harus diselesaikan. “Selama penyusunan prolegnas, pertemuan DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah sangat dinamis dan demokratis. Kita bersyukur bahwa pertemuan tripartit menyepakati beberapa RUU yang substansi atau materiilnya sesuai dengan usulan kita, baik dengan Pemerintah maupun DPR RI, atau murni usulan kita, bukan usulan Pemerintah dan DPR RI. RUU usulan kita untuk prolegnas tahun ini adalah RUU Wawasan Nusantara, dan disepakati kita sebagai pembahas utama.”

Menindaklanjuti penetapan Prolegnas, tanggal 10 Februari 2015 dan 17 Februari 2015, PPUU DPD rapat gabungan bersama Komite I DPD RI, Komite II DPD RI, Komite III DPD RI, dan Komite IV DPD RI guna memetakan substansi atau materiil RUU berdasarkan lingkup tugasnya masing-masing. Hasilnya, 55 RUU bidang politik dan hukum dibahas Komite I DPD RI dan PPUU DPD RI, 44 RUU bidang sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya dibahas Komite II DPD RI, 34 RUU bidang sosial, budaya, pendidikan, dan agama dibahas Komite III DPD RI, serta 27 RUU bidang pajak, keuangan, dan perbankan dibahas Komite IV DPD RI.

Ketua DPD RI Irman Gusman (senator Sumatera Barat) yang memimpin sidang paripurna, menyambut gembira jumlah RUU atau persentase substansi atau materiil RUU yang sesuai dengan daftar keinginan penyusunan RUU usulan DPD RI untuk Prolegnas. “Pelaksanaan fungsi legislasi ini kemajuan signifikan, karena pertemuan tripartit menjadi landasan tata tertib penyusunan Prolegnas, yang berarti Pemerintah dan DPR RI mengakomodasi putusan MK. Jadi, mereka menaatinya.”

Dia menyinggung proses legislasi model tripartit sebagai konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 92/PUU-X/2012, bahwa DPD RI berhak dan/atau berwenang untuk mengusulkan RUU tertentu dan membahasnya sejak awal hingga akhir tahapan kendati DPD RI tidak memberikan persetujuan atau pengesahan RUU menjadi UU, dan MK memutuskan bahwa DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah menyusun Prolegnas.

Mengapa pelaksanaan fungsi legislasi berkembang signifikan? Irman menambahkan, karena list Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2014 hanya menyetujui dan menetapkan satu RUU, yakni RUU Kelautan. Ketika itu, raker Baleg DPR RI yang dipimpin ketuanya, Ignatius Mulyono, bersama PPUU DPD RI dan Pemerintah yang diwakili Menkumham Amir Syamsudin tanggal 16 Desember 2013, tidak mengakomodasi keinginan PPUU DPD RI untuk mendaftarkan total 12 RUU usulannya, sebelum raker menyetujui dan menetapkan 66 RUU dari 111 usulan RUU dalam list Prolegnas Prioritas Tahun 2014.

Prolegnas versi DPD RI

Tanggal 28 Januari 2015, Sidang Paripurna DPD RI memutuskan Prolegnas Tahun 2015-2019 versi DPD RI. Sidang paripurna menetapkan 85 RUU usul inisiatif dalam list Prolegnas Tahun 2015-2019, di antaranya 13 RUU usul inisiatif dalam list Prolegnas Prioritas Tahun 2015.

Berikutnya tanggal 29 Januari 2015, Tim Kerja Prolegnas raker bersama Baleg DPR RI dan Pemerintah, di antaranya diwakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly. Dalam acara itu, tiga pihak masing-masing menyampaikan daftar Prolegnas Tahun 2015-2019. Kemudian tanggal 2-3 Februari 2015, tiga pihak konsinyering (consinering) untuk menggarap jumlah RUU Prolegnas Tahun 2015-2019 yang mendesak dan harus segera selesai, yang bersambung tanggal 5-6 Februari 2015.

Sidang Paripurna DPD RI mengagendakan penyampaian laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPD RI, pembacaan jawaban Presiden atas hak bertanya 53 anggota DPD RI atas kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, mewakili pemerintah; penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pimpinan/anggota DPD RI periode 2014-2019 dari pimpinan DPD RI ke pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta LHKPN pejabat eselon I, II, III, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, atasan bendahara, bendahara, serta panitia pengadaan barang dan jasa Sekretariat Jenderal DPD RI dari Sekretaris Jenderal DPD RI ke pimpinan KPK RI. Agenda lainnya ialah penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara DPD RI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta MoU antara DPD RI dan KPK. (arn/dpd)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *