14 December 2017

Karya Politik Luar Negeri Indonesia: Jawaban Israel

Agus Wahid

Sungguh mengharukan, sekaligus membanggakan, terutama di mata para pencari tata-keadilan dunia dan kemanusiaan. Itulah di antara karya politik luar Indonesia yang dapat kita saksikan dari forum Konverensi Asia–Afrika (KAA) ke 60 dan Konverensi pertama parlemen Asia-Afrika (KPAA). Sikap ini tak lepas dari keberhasilan Indonesia mendorong dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina.

Yang perlu kita kritisi lebih jauh, sekedar pertunjukan “drama pro Palestina” di mata dunia guna menggapai pengakuan inetrnasional tentang jatidiri baru Indonesia yang diharapkan bisa menaikkan positioning politik luar negerinya? Sah-sah saja “bermanuver” politik di hadapan negara-negara Asia-Afrika yang jelas-jelas membahana ke berbagai belahan dunia. Namun sikap politik itu mengandung konsekensi yang harus ditindaklanjuti, meski hanya dari sisi politik.

Kita saksikan, belum lama usai pagelaran KAA dan KPAA, Israel kembali berulah: salah seorang pemuda Indonesia ditembak mati, juga menyerang Gaza. Sikap politik Israel ini – bisa jadi – merupakan jawaban Tel Aviv yang tentu geram dengan karya politik luar negeri Indonesia itu. Perlu kita catat, barbarisme Zionis bisa diterjemahkan sebagai sikap melecehkan Indonesia dan negara-negara Asia-Afrika yang relatif membiarkan pengumandangan dukungan politik terhadap Palestina. Lalu, bagaimana sikap politik Indonesia atas jawaban Israel itu?

“Cicing wae, mendel mawon (diam saja). Sikap politik yang – secara prediktif – tersampaikan oleh Indonesia tak jauh dari kata “mengecam”, mengutuk atau menyesalkan. Sikap politik yang lazim dikeluarkan sejumlah negara sungguh basi dan tidak solutif. Di mata Zionis, sikap politik verbal itu tak pernah membuat malu, apalagi menyadari lalu menghentikan tindakan biadabnya. Karena itu harus dicari formula konstruktif untuk menekan kebiadaban itu. Upaya maksimal ini semata-mata untuk menterjemahkan karya politik luar negeri Indonesia sebagai komitmen dukungan terbuka atas kemerdekaan Palestina. Tanpa aksi politik nyata, Indonesia hanya akan dinilai sebagai pembual dan mencari pencitraan semata.

Lalu, apa yang harus dilakukan Indonesia dalam rangka mentransformasikan sikap politik luar negeri sebagaimana yang dikumandangkan di KAA 60 dan KPAA pertama itu? Ada beberapa saluran politik yang perlu dilakukan, yaitu – pertama dan ini relatif berjangka menengah – Indonesia punya urgensi dan argumentasi kuat yang segera diimplementasikan: reformasi badan PBB, terutama Dewan Keamanan (DK) seperti yang telah disampaikan di forum KAA itu. Untuk memperkuat manuver ini, soliditas Asia-Afrika yang terlihat di forum konverensi kemarin dapat dijadikan modalitas politik yang cukup kohesif.

Persoalannya, apakah sosok Jokowi cukup powerful untuk memimpin gerakan politik terhadap sejumlah negara Asia dan Afrika? Menghormati pengaruhnya ketika berada di dalam negeri Indonesia merupakan hal wajar. Tak ubahnya sebuah tata-krama (fatson) politik terhadap tuan rumah. Tapi, keluar dari teritorial Indonesia, di antara mereka – dalam bahasa gaulnya – bertanya miris, “siapa lu”? Apa reputasinya bahkan apa keunggulan komparatifnya yang membuat sejumlah negara Asia-Afrika terpukau kagum dan rela dipimpin Indonesia saat ini?

Meski soliditas Asia-Afrika disadari penting, tapi egoisme masing-masing negara akan muncul. Di sanalah potensi ketidaktundukan terhadap komando Indonesia sangat besar. Implikasinya, gerakan politik Indonesia di forum PBB belum tentu bersambut secara gemuruh di gedung oval PBB itu. Hal ini berarti juga kecil kemungkinannya untuk melakukan gerakan reformasi PBB, apalagi arahnya untuk menggalang aksi penentangan bersama terhadap kebiadaban Israel. Belum lagi menghadapi resistensi sejumlah negara antek Israel, yang pasti menghadang (menggunakan hak veto) ketika Indonesia memprakarsai resolusi yang mengecam Israel, bahkan meskipun arah solusi adil untuk Israel dan Palestina.

Mencarmati, pelemahan politik Indonesia – setidaknya titik lemah – di forum internasional itu, maka – sebagai hal kedua dan hal ini bisa ditunggu karya politiknya lanjutannya – penggunaan saluran domestik lebih rasional. Kita tahu, negara-negara antek Israel bahkan sejumlah manusia Zionis itu sendiri berkepentingan besar terhadap Bumi Pertiwi ini, terutama dari sisi ekonomi. Otoritas ekonomi – melalui rekonstruksi kebijakan yang akan mengamputasi kepentingan ekonomi asing pro Israel itu – akan membuat sikap melunak: tidak apriori lagi atas sikap apapun yang dilakukan Israel tak pernah salah, meski jelas-jelas menabrak hak-hak kemanusiaan. Rekonstruksi itu – apalagi sampai ke kepentingan para aktor swasta, bahkan para ekspatriat mereka – akan membuat gerakan politik Indonesia akan dinilai dengan jernih. Tekanan politik melalui otoritas dalam negerinya sungguh berpotensi besar untuk mempengaruhi kebijakan politik luar negeri negara-negara pro Israel.

Jika Jokowi mengefektifkan kebijakan ekonomi ini dengan ketat dan penuh keberanian, maka pengaruhnya pun akan tampak nyata. Meski tidak vis a vis menghadapi kekuatan Israel, gerakan politik Indonesia ini berpotensi untuk menahan diri Israel dari nafsu angkara murkanya. Sebagai negara dan para pebisnis kapitalis global di Tanah Air ini, mereka itulah yang akan bertindak dengan cara mereka sendiri untuk mendorong rezim Israel mengakhiri kebiadabannya di tengah Gaza.

Sekali lagi, beranikah Jokowi menantang kepentingan para pihak asing yang jelas-jelas senafas dengan Israel dan atau Zionis internasional? Tetap tidak bisa diharapkan. Landasannya – pertama – kekuatan Zionis di sektor ekonomi dan moneter bahkan lainnya luar biasa kuat. Dengan sekali “pencet tombol” saja – katakanlah di wilayah bursa saham yang dilakukan sang fund manager – Indonesia akan goyang. Itulah yang pernah kita saksikan pada krisis moneter pertengahan 1997 yang berpengaruh sangat destruktif bagi keselamatan dan kelangsungan negeri ini. Belum lagi kalau para antek Zionis – yang ada di lembaga-lembaga akademik atau lainnya ikut bergerak secara sistimatis, semakin cepatlah Indonesia tamat. Dan ini berarti, tidak hanya Pusat yang terhempas, tapi kepentingan daerah – sebagai lembaga pemerintah ataupun masyarakatnya – akan terkena dampak seriusnya. Hal ini tak lepas dari posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan gugus kesatuan dengan daerah (provinsi, kabupaten/kota) sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18 Ayat 1.

Karena itu – atas nama kepentingan seluruh bangsa – Pemerintah Pusat harus lebih proaktif menggandeng Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) sebagai representassi masyarakat dan Pemerintah Daerah, di samping anasir DPR RI dan MPR RI. Arahnya, pengambilan kebijakan Pemerintah Pusat terback up penuh oleh seluruh elemen lembaga legislatif. Kekuatan kolektif ini juga pada akirnya akan memperingan langkah Presiden dalam merumuskan kebijakan yang akan diambil dan mengefektifkannya.

Tak bisa disangkal, sesungguhnya, Indonesia saat ini lebih tak berdaya dan tak ada prospek untuk berdaya menghadapi hegemoni Zionis. Kata kuncinya pada keberanian purna seperti yang pernah ditunjukkan mendiang Soekarno dalam menentang sekaligus “menantang” para imperialis manapun. Jokowi memang bukan Soekarno. Tapi, peringatan KAA yang baru lalu harusnya mengambil spirit Soekarno, apalagi dirinya tampil dari partai yang notabene berpegang teguh pada ajarannya. Meski kondisi zaman dan tuntutannya sudah sangat berbeda, tapi nasionalisme Soekarno masih relavan untuk ditransformasikan saat ini. Kemandirian ekonomi dan berdaulat secara politik akan mendorong keberanian total menghadapi dominasi dan hegemoni negarta-negara asing, terutama yang pro Israel itu.

Di sisi lain, Jokowi juga harus lebih cerdas dalam mengartikulasikan politik luar negeri. Secara komparatif-inspiratif, Jokowi harus mampu memformulasi teori perimbangan kekuatan (balance power). Ketika Soekarno hadir, situasi dunia dalam era 1960-an sedang dilanda perang dingin di antara dua blok besar: Blok Barat versus Blok Timur. Dengan kecerdasannya, mendiang Presiden Soekarno mampu menggiring AS sebagai pemimpin Blok Barat harus mengikuti kemauan dan kepentingan Indonesia, yang saat itu sangat lemah secara ekonomi. Dan secara militer pun masih jauh dari standar ideal sebagai negara kuat. Kemampuan dan atau kecerdasan inilah yang perlu dilansir lebih jauh oleh Jokowi, meski pemikiran balance of power ini direfleksikan lebih jauh dalam konteks non-politik, tapi lebih ke sektor ekonomi, bahkan lainnya seperti kebudayaan.

Terjemahan konkret dari inspirasi mendiang Soekarno itu – antara lain –kerjasama ekonomi yang lebih mengedepankan sejumlah negara kompetitor AS dan negara-negara sekutu Israel. Dengan prinsip simbiosis mutualisme, kerjasama ekonomi strategis itu bukan hanya tetap menguntungkan bagi kepentingan negara dan rakyat, tapi akan menjadi pelemah kepentingan para antek Israel itu. Manuver kebijakan niaganya tidak konfrontatif. Meski begitu, keberpihakan terhadap negara-negara non AS dan atau para antek Israel itu punya makna sebagai strategi membangun perimbangan kekuatan.

Keberpihakan itulah yang perlu dirancang-bangun sebagai bargaining position Indonesia dalam menghadapi kekuatan sejumlah negara antek Israel. Karya politik luar negeri yang cerdas ini sungguh elegan dalam membangun irama tata pergaulan dunia: tujuan bisa tercapai, tapi tdak harus mengakibatkan risiko bagi negara dan rakyat yang tersebar di berbagai daerah. Dalam hal ini kerjasama strategis dengan China bisa menjadi alat tawar untuk menggiring negara-negara pro Israel mengikuti kemauan politik Indonesia.

Akhirnya, perlu kita tunggu bagaimana presiden kita yang notabene pilihan rakyat ini menunjukkan keberanian dan kepiawaian diplomatiknya. Inilah yang harus kita saksikan bersama, apakah pengumandangan politik di forum KAA 60 kemarin (mendorong untuk mendukung kemerdekaan Paletina) ada tindakan politik konkret atau hanya pencitraan untuk sekedar menyampaikan existing dirinya, di mata internasional ataupun publiknya sendiri? Ayo kita tonton bersama sebagai sikap responsif dan melu handarbeni (ikut memiliki) atas apa yang ditampilkan Jokowi dalam serial drama politik ini.

Penulis: Tenaga Ahli Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPD RI

Related posts

1 Comment

  1. ACT.ID

    Masalah politik di Palestina Indonesia tidak bisa banyak ikut campur, tapi bisa membantu mereka dan mendukung nntuk kemerdekaan Palestine di pergerakan dunia

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *