Janji Nawacita Jokowi, DPD RI Dapat Berperan Dalam Pembangunan Desa

Parlemen News

ParlemenNews, Jakarta – Membangun Indonesia dari pinggir dalam konteks Nawacita Jokowi ketiga bisa diartikan membangun Indonesia dari “Desa”. Pemerintah mau memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dimulai dari daerah.  “Daerah menjadi titik sentral pembangunan dan etalase agar sedap dipandang.  Hal ini bisa dilakukan dengan adanya dana desa sehingga daerah bisa membangun. DPD RI berperan sebagi fungsi pengawasan dan fungsi legislasi agar program-program dana desa oleh pemerintah berjalan sesuai dengan Perda dan Undang-Undang.” Ujar Instiawati Ayus Senator asal Riau.

Program alokasi dana desa 10% dari APBN dan APBD cukup baik, tetapi yang terjadi adalah dana desa ini untuk hal konsumtif bukan untuk pemberdayaan desa. Saat ini 20,7 Trilyun sudah digelontorkan oleh Kementrian keuangan. Yang perlu diperhatikan adalah tata kelola keuangannya, karena hanya dijalankan oleh kepala desa. Hal ini mengandung potensi masalah dalam tata kelolanya dan terjadinya tindak pidana korupsi, terang Instiawati dalam talkshow di Bakoel Koffie Cikini.(14/6)

Politisi Nasdem juga menyoroti bahwa membangun dari pinggir bukan hanya desa tetapi juga dari pantainya Indonesia sebagai negara Maritim. Garis pantai indonesia terbesar keempat di dunia dan mempunyai potensi kekayaan laut 140 Milyar Dollar. Nelayan juga kita miskin dan tidak mendapat infrastruktur yang baik dalam mengembangkan potensi kekayaan bahari. Jika tujuanna untuk kesejahteraan rakyat makan Jokowi-JK harus membuat komitemen kebijakan yang tepat. Land reform juga harus segera dilakukan agar petani yang mempunyai lahan bisa digunakan sebagai modal dengan adanya sertifikasi lahan.

Senada dengan pernyataan tersebut Adi Masardie mantan jubir Gusdur ini menyoroti soal Kabinet Kerja Jokowi. Jika kabinet tidak bekerja dengan baik mewujudkan Nawacita tersebut maka harus di evaluasi. Ray Sahetapy dalam perspektifnya sebagai budayawan mengajak pemerintah agar kembali dalam membangun Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Ri Pasal 25a dan sila kelima Pancasila, yang berarti bahwa perlu keseimbangan antara pusat dan daerah dalam membangun Nusantara.

Adam staff kepresidenan Jokowi menegaskan bahwa dalam rangka mewujudkan Nawacita  Pemerintah berusaha untuk membangun infrastruktur di daerah. Pemerintah melalui Kementrian PU mulai membangun 7 ruas jalan raya di Papua, bendungan untuk membantu pertanian, dan membangun jalur kerata api baru di daerah untuk menghubungkan perekonomian di daerah. “Pemerintah harus memperhatikan otonomi daerah agar berjalan dengan baik, jangan hanya mengambil sumber daya daerah sehingga banyak daerah yang meminta otonomi khusus seperti Papua dan Aceh tetapi bangun pula daerahnya.” Ujar Peter Kasenda Sejarawan dan penulis buku.

Senator asal riau menutup dengan menegaskan bahwa DPD RI saat ini menitipkan asa kepada Pemerintah Jokowi untuk membangun Indonesia. Pemerintah harus mensinergikan program Pemrintah dengan Kementrian yang terkait, komitmen dalam membangun daerah dan perbatasan. DPD RI akan menampung suara daerah untuk diteruskan kepada pemerintah dan menjadi fungsi kontrol pengawasan kepada pemerintah.(mas)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *