14 December 2017

Freeport dan Nasionalisme: Sikap Obyektif

Tamsil Linrung - Parlemen News

Oleh: Tamsil Linrung
Penulis: Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS

Sungguh tidak fair. Setidaknya, itulah pandangan sebagian masyarakat kita ketika menyaksikan perbandingan royalti perusahaan penambangan emas Freeport di Kabupaten Timika – Provinsi Papua yang beroperasi sejak 1973 hingga kini. Bagaimana tidak? Royalti sebesar 1% untuk Indonesia dari hasil penjualannya tidaklah mencerminkan prinsip keadilan, apalagi pengerukan sumber daya alam (terutama emas) sudah mencapai empat dasawarsa lebih. Bagaimana kita harus mengartikulasikan sikap kritisnya secara obyektif dan konstruktif-bijak?

Setidaknya, ada dua sikap yang sangat menonjol. Pertama, bangkitnya rasa nasionalisme anak-bangsa Indonesia tanpa reserve sebagai konsekuensi rasa memiliki negara yang berdaulat secara politik dan hukum, tentu termasuk sumber daya alamnya. Karena itu bisa dipahami ketika sikapnya menuntut keadilan faktual. Bahkan, kelompok ini sering lebih ekstrim sikapnya: segera akhiri kerjasama penambangan emas di Timika jika Freeport tak mengindahkan kepentingan Indonesia secara adil. Kelompok ini tampak emosional.

Sedangkan kelompok kedua, tetap tidak mengabaikan kepentingan rakyat dan negara Indonesia, tapi lebih menunut perbaikan sistem kerjasamanya. Barisan ini relatif lebih rasional-obyektif dan tidak a priori. Kelompok kedua ini berusaha menghitung sejumlah faktor lain secara bijak, antara lain, mempertimbangkan hubungan bilateral yang harus dijaga, bahkan memikirkan kepentingan kerjasama ekonomi dan perdagangan, termasuk investasi dalam sektor lain (non pertambangan).

Tak dapat dipungkiri, perkembangan saat ini, sikap pertama – nasionalis a priori – lebih dominan. Jika kita cermati, sikap kelompok pertama ini berangkat dari realitas pembagian hasil kerjasama selama ini yang cukup menggambarkan ketidakadilan bagi kepentingan Indonesia. Sebagai ilustrasi komparatif faktual ketidakfairan itu, Freeport McMoRan Cooper & Gold Corporation berhasil mengeruk keuntungan begitu besar, tapi begitu kecil kucurannya untuk Indonesia. Catatan penjualan Freeport terakhir mencapai AS$ 1.538 milyar (satu trilyun lima-ratus tiga-puluh milyar dolar AS), sementara Indonesia – untuk masa 1991 – 2014 – hanya mendapatkan AS$ 15,774 milyar (deviden untuk Pemerintah kita AS$ 1,287 milyar, PPh badan, PPh karyawan, regional, pajak dan lain-lain AS$ 12,840 milyar, royalti AS$ 1,647 milyar). Sama artinya, total nilai untuk Indonesia hanya AS$ 1,213 milyar per tahun. Kalau dikomparasikan, tingkat pembagiannya untuk Indonesia : Freeport McMoRan Cooper sama dengan 1 : 97.68801.

Siapapun yang berakal sehat tentu menilai sangat tidak adil pembagian itu. Dan itulah yang dihadapi Indonesia. Karena itu, bisa dipahami ketika rakyat Indonesia – terwakili Pemerintah dan atas nama panggilan nasionalisme – bersuara lantang dan mengajukan keberatan atas format pembagian yang tidak fair itu. Lebih dari itu, ada hal yang lebih mendasar secara yuridis. Konstitusi kita (UUD 1945, Pasal 33 Ayat 3) menggariskan, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Nasioalisme kita lebih terpanggil lagi ketika dikaitkan masalah lingkungan hidup yang memang demikian rusak akibat eksploitase yang berlebihan sehingga rusak pula ekosistemnya, padahal UU Lingkungan Hidup – antara lain UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup – jelas-jelas mengharuskan kita untuk menjaga dan melestarikan keberlangsungannya. Dimensinya bukan hanya kepentingan ekologis dan saat ini, tapi juga masa depan, bersifat regeneratif.

Mendasarkan konstitusi kita dan data kontribusi Freeport menggambarkan ketidaktepatan total nilai bagi-hasil yang diperoleh Indonesia. Di mata kalangan ideolog, mereka melihat bukan saja masalah ketidakadilan, tapi juga apa yang dikeruk PT Freeport itu sama sekali tidak memberikan kontribusi konstruktif bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Bahkan, bagi masyarakat Timika (Papua) sebagai daerah kegiatan penambangan pun tidak begitu menampak kontribusinya, kecuali kalangan tertentu seperti para pejabat daerah, kepala suku dan kalangan elitis tertentu, termasuk para pemangku jabatan di Pusat. Nilainya, secara parsial (untuk sejumlah kelompok), itu tidaklah kecil. Itulah yang selama ini diuntungkan atas kehadiran Freeport di Papua sana.

Tudingan itu – boleh jadi – tidak proporsional dan membuat Freeport tak bisa menerimanya. Dan memang, kalau kita buka catatan kontribusi Freeport sesungguhnya cukup mengagetkan. Freeport termasuk pembayar pajak terbesar dengan prosentase 1,7% dari anggaran nasional Indonesia. Freeport juga telah mengalokasikan anggarannya lebih dari AS$ 8,5 milyar untuk membangun infrastruktur perusahaan dan sosial (lingkungan) di Papua. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 24.000 orang di Indonesia (karyawan PTFI terdiri dari 69,75% karyawan nasional; 28,05% karyawan Papua, serta 2,2% karyawan Asing). Dan Freeport pun telah membeli lebih dari AS$ 11,26 milyar barang dan jasa domestik sejak 1992. Sampai dengan Januari 2012, jumlah Dana Perwalian yang dibayarkan PT Freeport kepada Suku Amungme dan Kamoro mencapai AS$ 29,9 juta.

Belum lagi catatan obyektif program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan beasiswa, yang nilainya relatif tidak kecil. Menurut catatan Yayasan Bina Utama Mandiri (YBUM) – pada tahun 2012 – Freeport salurkan dana sebesar Rp 6,9 miliar. Sejak dimulai, telah tersalur Rp 35,3 miliar dari pinjaman usaha telah disediakan bagi 220 usaha. Program pemberdayaan juga dilakukan terhadap 317 nelayan di 19 desa, bekerjasama dengan Keuskupan Mimika. Produksi tangkapan ikannya mencapai 57,5 ton. Hingga Desember 2012, sebanyak 227 petani mitra di 5 desa Kamoro dan 24 petani mitra di desa Utikini Baru dan Wangirja menerima bantuan pelatihan, bibit, pendampingan dan pemasaran produk sayuran. Sebanyak 92 petani kopi organik berpartisipasi dalam pengemangan kopi di Moenamani dan Wamena, serta memperoleh perpanjangan sertifikasi organic dari Rainforest.

Namun catatan kontribusi versi Freeport itu tetap mengundang tanya realisasinya, minimal dari sisi peningkatan kesejahteraan. Hal ini tak lepas dari perilaku “nakal dan egoistik” yang selama ini dinikmati kalangan tertentu. Kecurigaan ini sejalan dengan data faktual di sekitar wilayah Freeport. Sebagai gambaran, penduduk di kabupaten Timika terdiri dari 35% penduduk asli dan 65% pendatang. Pada tahun 2002, BPS mencatat sekitar 41% penduduk Papua dalam kondisi miskin, dengan komposisi 66% penduduk aslinya miskin dan sisanya pendatang. Kebanyakan mereka tinggal di pegunungan. Pada tahun 2005, Kemiskinan rakyat di Provinsi Papua 80,07% atau 1,5 juta penduduk. Dan pada 2006, Biro Pusat Statistik Propinsi Papua merelease data: kemiskinan tahun 2006, bahwa setengah penduduk Papua miskin mencapai 47,99 %.

Sisi lain, sebagai satu kesatuan teritorial Indonesia dan negeri ini punya penduduk tidak kecil bahkan – sebagian di antaranya ada di bawah garis kemiskinan (sekitar 27,7 juta orang) – maka, negara berkewajiban untuk meredistribusikan pendapatan nasionalnya, termasuk bagi-hasil Freeport. Karenanya, luberan ekonomi (trickle down effect) dari kegiatan Freeport bermakna konstruktif tersendiri. Setidaknya, kue Freeport menjadi faktor reduktif beban bagi kepentingan kemakmuran rakyat di Tanah Air ini. Di sanalah tugas negara (Pemerintah) untuk menertibkan tata-kelola Freeport sebagai upaya membangun keadilan distribusi ekonomi bagi masyarakat dari daerah-daerah lain, meski mekanisme pendistribusinya dirumuskan melalui APBN.

Sekali lagi, jika kita cermati sejumlah fakta distribusi Freeport itu, maka tidaklah fair jika kita menyudutkan sepenuhnya terhadap perusahaan asing yang bermarkas pusat di Phonix – Arizona (AS) itu. Sebab, sejak terjadi perubahan status kerjasama dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), terdapat aliran penghasilan dari Freeport melalui pajak penghasilan badan sebesar 25% plus 4% untuk Pemerintah Pusat dan 5% untuk Pemerintah Daerah. Namun demikian, kita tak bisa pungkiri adanya penyimpangan. Sejumlah catatan menunjukkan, aliran dana Freeport tidak sepenuhnya sampai ke negara (Pemerintah Pusat dan atau Daerah) sebagai institusi, tapi lebih ke perorangan atau kelompok tertentu. Lebih merupakan oknum yang menyalahgunakan kewenangan.

Karenanya, yang sangat urgen untuk dilakukan koreksi adalah – pertama – perlu dibangun sistem yang jelas bahwa distribusi hasil Freeport benar-benar sampai ke institusi negara, bukan perseorangan. Langkah ini untuk tidak lagi membiarkan sistem distribusi hasil yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dari Pusat hingga Daerah, termasuk para elitis suku-suku yang eksis di sana, sementara masyarakat kebanyakan tetap merana karena kemiskinannya. Realitas penyimpangan yang terjadi selama ini mengakibatkan banyak pihak salah menilai terhadap Freeport. Karena itu Freeport itu sendiri pun berkepentingan untuk tidak lagi bersekongkol dengan sejumlah oknum itu. Diperlukan transparansi untuk menghindari kasalahpahaman yang ada.

Hal kedua yang perlu dikoreksi adalah itikad baik Freeport itu sendiri. Dalam hal ini memang ada sejumlah ketentuan yang harus diperbaiki sebagai prasyarat untuk membenahi sistem kerjasama penambangan SDA di Papua dalam kerangka mewujudkan keadilan, di antaranya – pertama – kenaikan royalti yang tidak lagi 1%. Banyak negara lain mematok royalti untuk kegiatan penambangan SDA sekitar 5%. Itulah sebabnya, Presiden atau Menteri ESDM memematok kisaran 3,5%. Kedua, Freeport harus memberi peluang kepada rakyat Indonesia dalam jumlah yang lebih besar untuk terlibat dalam penambangan, dari level managerial, tenaga ahli sampai level operator, sekaligus sistem gaji dan atau upahnya tidak lagi diskriminatif. Ketiga, Freeport memberikan manfaat secara institusional yang lebih jelas kepada pemerintah daerah dari kegiatan penambangan emas, tembaga, perak dan mineral lainnya di tanah mereka.

Keempat, Freeport harus bersedia mengurangi areal konsesi. Memang pernah dilakukan, dari 2,6 juta ha (hasil perpanjangan kontrak karya pada 1991) menjadi 212.950 ha pada 1999. Dikurangi lagi menjadi 90.360 ha atas dasar Peraturan Pemerintah No 77/2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batu Bara. Sebenarnya, konsesi terakhir ini masih lebih luas jika kita cermati UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang hanya diberikan konsesi maksiksimal 25.000 ha. Kelima, Freeport juga harus bersedia membangun smelter (pabrik pengolahan dan pemurnian) agar produk yang dihasilkan dan dieksport bukan lagi berupa bahan baku. Arah kebijakan ini untuk memberikan nilai tambah atas setiap produk, di samping misi efisiensi (penghematan eksplorasi). Dan keenam, Freeport pun harus melakukan divestasi, yang – pada 2019 nanti – sudah mencapai 30%. Selanjutnya, Freeport harus melepaskan sahamnya sebesar 2% pertahun, sehingga saham kepemilikan Indonesia akhirnya mencapai di atas 50%.

Akankah Freeport mengindahkan prasyarat itu?

Kita bisa pahami mengapa sampai detik ini Freeport masih menarik-ulur. Dengan dalih menanti regulasi baru (revisi Pertaturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014), Freeport McMoRan masih menunjukkan keengganannya, setidaknya, masih menarik-ulur, sembari terus melakukan lobby dalam renegosiasi sebelum kontraknya berakhir (2021). Arahnya tetap berusaha mempertahankan perpanjangan kontrak yang dimiliki tapi dengan tetap berpijak pada kepetingan nasional AS atau korporasi Freeport itu. Bisa dimaklumi cara pandang dan sikap demikian. Namun Indonesia pun tidak boleh terjebak pada cara pandang dan sikap bisnis mereka. IUPK perlu diefektifkan secara ketat dan amanah sebagai pengganti formula Kontrak Karya I (1967) dan II (1991), yang jelas-jelas sangat menguntungkan pemodal AS itu, tapi – di sisi lain – merugikan bangsa dan negara Indonesia.

Lebih dari itu Indonesia harus menyadari dan meyakini bahwa cadangan bijih yang dikandung di Papua tersebut mencapai 2,27 milyar ton. Hal ini mestinya bisa menjadikan posisi tawar Indonesia yang sangat kuat. Karena itu Indonesia haruslah bisa lebih maksimal di dalam renegosiasi tersebut. Menurut catatan geolog, kualitas bijih tambang di Papua terkategori nomor wahid di dunia, lebih unggul dari kadar bijih yang ada di Bougainville (Papua Nuegini). Sebagai gambaran, dalam setiap ton bijih tembaga terdapat 2,5% konsentrat, 8,34 gram perak dan 0,77 gram emas. Inilah keunggulan SDA asal Papua yang harus “dimainkan” secara cantik sebagai alat tawar (bargaining) yang tidak boleh mendegradasikan kepentingan nasional Indonesia. Atas dasar keunggulan kualitas SDA itu dan jumlah cadangan yang dimiliki, Indonesia sejatinya dapat memaksakan Freeport untuk tunduk pada persyaratan yang disuguhkan.

Sejumlah keunggulan itulah yang perlu dimainkan dalam irama renegosiasi dengan Freeport. Strategi ini harus dikedepankan sebagai format renegosiasi, bukan mengedepankan emosionalitas yang a priori. Dengan pendekatan harmonis, akan mudah menggiring Freeport McMoRan menambahkan nilai investasinya yang telah direncanakan: AS$ 18 milyar (Rp 241,9 trilyun), terkait untuk mendirikan pabrik raksasa peleburan (smelter) atau lainnya. Satu hal yang perlu kita garis-bawahi dengan jernih dan bijak, jika kita mengedepankan sikap a priori dan emosional misalnya mengenyahkan Freeport asing dari bumi Papua, pertanyaannya kemudian, adakah perusahaan “plat merah” (BUMN) kita yang mampu menggantikan (secara operaional dan atau finansial)?

Berdasarkan catatan empirik selama ini, bisa dipastikan: tak ada. Inilah urgensinya sikap obyektif dalam memandang persoalan Freeport. Nasionalisme yes. Tapi bagaimana harus menterjemahkan panggilan jiwa nasionalisme itu. Perlu kecerdasan aqliyah dan ruhiyyah tersendiri agar jauh lebih berguna bagi kepentingan nasional. Dan sejumlah pembenahan, termasuk mentalitas pejabat negara yang tidak koruptif adalah hal-hal yang memang menjadi bagian integral dari upaya rekonstruksi tatanan kerja sama dengan perusahaan raksasa asal Amerika itu. Semoga, langkah-langkah konstruktif yang kini dimainkan pemerintahan baru ini memberi hasil nyata bagi kepentingan Indonesia, sebagai negara dan rakyatnya.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *