14 December 2017

DPR Selesaikan Revisi Undang-Undang MK Sebelum Pilkada Serentak

Fadly Zon - Parlemen News

parlemennew.co.id – Jakarta: Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengalami kesulitan menangani gugatan perselisihan sengketa hasil Pilkada. Hal itu mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di mana sengketa harus diselesaikan dalam waktu 45 hari kerja.

Dari hasil rapat konsultasi yang digelar Senin 6 Juni, MK meminta tambahan waktu 60 hari kerja untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. “MK tidak mungkin menangani potensi perselesihan di beberapa kota, selain itu Polri juga mengatakan ada beberapa titik rawan di daerah,” ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2015).

Mengingat Pilkada yang digelar 9 Desember mendatang masih menyisakan banyak masalah, Fadli menyatakan segera menggelar rapat konsultasi kembali dengan Pimpinan DPR, pimpinan fraksi, pimpinan Komisi II dan III DPR, MK, Mendagri, KPU, Polri, dan Bawaslu.

Demi terlaksana Pilkada yang jujur, adil dan demokratis, kata Fadli, tidak hanya menjelang persiapan yang harus baik tetapi hasil akhir dari pelaksanaan Pilkada juga harus baik. “Jangan sampai memaksakan (penyelenggaraan Pilkada) tapi hasilnya buruk, ini adalah tugas DPR untuk mengingatkan pemerintah,” tegas Fadli.
UU MK akan dimasukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2015 yang akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku di DPR.

Sementara Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin menambahkan, batas 45 hari untuk penyelesaian sengketa pilkada di MK akan menjadi hambatan. Apalagi ada 269 Pilkada Serentak 2015 nanti. “Pasal 157 ini jadi hambatan MK bahwa 45 hari kalender dari 269 kabupaten/kota, kalau diasumsikan MK punya waktu 37 menit untuk selesaikan 1 perkara. Tentu ini akan terjadi apabila tidak direvisi,” jelas Aziz. (pn/aw)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *