14 December 2017

DPD RI Dukung Pemberian Subsidi untuk Angkutan Umum

Parlemen News

ParlemenNews, Jakarta – Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendukung pemberikan subsidi untuk angkutan umum guna memenuhi kebutuhan angkutan yang aman, nyaman, dan murah mengingat pemerintah dan/atau pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum. Apalagi, angkutan penumpang umum yang bertarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat disubsidi berdasarkan faktor finansial dan faktor keterhubungan.

 

“Kami mendukung pemberikan subsidi untuk transportasi massal,” Komite II DPD RI Parlindungan Purba (senator asal Sumatera Utara) menyatakannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2015), saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) Komite II DPD RI bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemhub) Ir Djoko Sasono MSc serta Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Drs Condro Kirono MM MHum.

 

Dalam acara yang membahas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Komite II DPD RI mengingatkan bahwa pemerintah wajib menjamin penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkabupaten/kota antarprovinsi serta lintas negara. Pemerintah provinsi wajib menjamin jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam wilayah provinsi, sedangkan pemerintah kabupaten/kota wajib menjamin dalam wilayah kabupaten/kota.

 

Djoko Sasono mengakui bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menjamin penyediaan jasa angkutan umum yang penyediaan jasa angkutan umum tersebut ialah badan hukum seperti badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), perseroan terbatas (PT), dan koperasi. “Karena lalu lintas dan angkutan jalan berperan strategis mendukung integrasi nasional sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum,” ujarnya.

 

Mengenai pemberikan subsidi, dia menjelaskan, angkutan penumpang umum yang bertarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat disubsidi berdasarkan faktor finansial dan faktor keterhubungan. Besarnya subsidi angkutan umum diberikan pada suatu trayek tertentu berdasarkan selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh perusahaan angkutan umum, atau biaya pengoperasian yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan umum apabila pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.

 

Condro Kirono juga mendukung pemberikan subsidi itu. “Supaya penyelenggaraannya bagus.” Dia mencontohkan tindakan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti yang meluncurkan angkutan kota (angkot) khusus pelajar bernama “Trans Serasi” guna menekan angka kecelakaan lalu lintas dan mengurangi kemacetan, seraya menggairahkan angkot. Melalui programnya, Pemerintah Kabupaten Tabanan mengalokasikan Rp 1 miliar anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBDP) untuk menyubsidi biaya angkot pergi-pulang (PP) dari/ke sekolah Rp 6 ribu per pelajar per hari. (dpd/pn)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *