BPJS Kesehatan Tidak Boleh Sakit Dalam Melayani Masyarakat

Fahira Idris - Parlemen News

ParlemenNews, Jakarta – Setiap masyarakat Indonesia mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, dan juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan nasional. Oleh karenanya BPJS Kesehatan sebagai Badan Pelayanan Masyarakat nirlaba yang fokus pada pelayanan kesehatan sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakatnya.

“BPJS Kesehatan adalah sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat yang “tidak boleh sakit” untuk memperoleh layanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan, ” ucap Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, Fajri Adinur saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komite III DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Kamis (02/4).

Fajri Adinur juga menjelaskan dalam meningkatkan pelayanan dan operasional BPJS Kesehatan, telah dibentuk Road Map Menuju Jaminan Kesehatan Semesta, dimana pada tahun 2012 penduduk yang dijamin dengan berbagai skema sebanyak 148,2 juta jiwa dan yang belum menjadi peserta sebanyak 90,4 juta. Jumlah penduduk yang akan dikelola terus bertambahan dengan rencana 257,7 juta (seluruh penduduk ) dikelola oleh BPJS Kesehatan dengan peningkatan kepuasan pelayanan mencapai 85% pada tahun 2019.

Selanjutnya Fajri Adinur menjelaskan bahwa untuk tahun 2015 tidak ada kenaikan tarif iuran bagi peserta BPJS Kesehatan, dan juga BPJS Kesehatan terus melakukan peningkatan pelayanan bagi peserta dari tahun ke tahun.

Dalam kegiatan yang sama, Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga, Purnawarman Basundoro menjelaskan bahwa dalam rangka menunjang operasional pelayanan BPJS Kesehatan memiliki Karyawan sebanyak 6000 orang dan akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan pelayanan, status karyawan saat ini adalah Pegawai Badan yang sebelumnya adalah Pegawai BUMN saat masih berbentuk PT ASKES. Disamping itu BPJS Kesehatan melakukan beberapa berbaikan dan penyempurnaan regulasi untuk tercapainya pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Rapat Dengar Pendapat yang diadakan oleh Komite III DPD RI dengan BPJS Kesehatan ini merupakan bentuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaan jaminan kesehatan yang dilaksanakan BPJS Kesehatan. Rapat yang di pimpin oleh Wakil Ketua Komite III DPR RI Fahira Idris, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat menuju Indonesia Sehat tahun 2019. (arn/dpd)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *