14 December 2017

Australia Bunuh Diri?

Australia siap menarik duta besarnya pasca pelaksanaan hukuman mati terhadap dua warganegaranya: Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Sebuah reaksi yang sesunguhnya bunuh diri bagi negeri Kanguru itu?

Bisa kita maklumi. Bagi Perdana Menetri Australia, Tony Abbot – secara politis – justru eksekusi terpidana mati kedua warganegaranya merupakan celah atraktif menaikkan populeritasnya. Bukan rahasia lagi, Tony Abbot kini menurun popularitasnya. Karenanya, eksekusi itu langsung disambut dengan cara bukan hanya mengecam keras, tapi segera memanggil pulang dubesnya. Setidaknya, sikap politik ini merupakan upaya memahami keinginan publik Australia yang – atas nama hak asasi manusia – meolak hukuman mati, meski tetap menghormati kedaulatan hukum Indonesia. Sikap politik Abbot juga dapat diterjemahkan sebagai upaya mengibangi populeritas tokoh Partai Buruh Australia itu: Bill Shorten dan Tanya Plibersek selaku Menlu bayangan yang kini mendaun akibat sikap politik jelasnya terhadap dua terlidana mati itu.

Andai Australia melanjutkan maneuver politiknya dengan memutus hubungan diplomatik, sesungguhnya ia menggali kuburnya sendiri. Hal ini tak lepas dari posisi strategis Indonesia secara geopolitik, geoekonomi bahkan geososial.

Dalam konteks geososial misalnya, Australia sangat berkepentingan terhadap Indonesia untuk ikut mengerem arus pengungsi sejumlah warga negara dari Afganistan, Irak bahkan lainnya. Seperti kita ketahui – menurut Departemen Imigrasi Australia – pada 2010, terdapat 134 perahu (boat) pengangkut 6.535 pengungsi. Tahun berikutnya 4.565 pengungsi yang masuk dengan 69 perahu. Dan tahun 2012 meningkat lagi: menjadi 278 perahu dengan 17.202 pengungsi. Hingga Juli 2013 sudah ada 218 perahu dengan 15.182 pengungsi.

Bagi Australia, persoalan pengungsi bukan sekedar masuknya secara ilegal yang secara keseluruhan sudah mencapai 40-an ribu, tapi tak sedikit di antara mereka telah terlibat kriminal. Itulah yang membuat Australia harus bersikap tegas. Dalam konteks inilah Australia berkepentingan besar terhadap Bumi Pertiwi ini, karena kelintasan mereka memang melalui daratan dan lautan Indonesia.

Kita dapat bayangkan, jika Australia bersikeras untuk memutuskan hubungan diplomatiknya, maka Indonesia bisa menutup mata atas migrasi besar-besaran para pengungsi itu. Meski belum tentu sampai ke wilayah Australia, tapi para pengungsi – dalam tahap tertentu – sudah terkurangi beban politk dan keamanan ketika harus berjuang untuk mencapai Bumi Kanguru. Bagi Indonesia – dengan realisasi pemutusan hubungan diplomatik – punya alasan kuat untuk membiarkan gerakan migrasi para pengungsi itu. Perlu kita garis-bawahi, dari sisi geososial, negeri Kanguru akan menambah beban sosial, bahkan politik dan ekonomi akibat migrasi itu. Barangkali ceritanya akan lain jika pra migran tergolong “brain drain” atau para pemodal.

Secara ekonomi, pemutusan hubungan diplomatik akan mengganggu kegiatan ekonomi kedua anak-bangsa ini, terkait ekspor-impor, atau investasi langsung (direct investment). Sekedar catatan, ekspor daging sapi Australia ke Tanah Air ini sepanjang 2014 melesat dan mencetak rekor terbesar: mencapai 1,29 juta ton. Prosentasenya mencapai meningkat sebesar 35%. Melansir laman Stockand Land, Selasa (6/1/2015), jumlah impor daging sapi Indonesia dari Australia tercatat mencapai 53.139 ton setiap tahunnya.

Sementara – menurut data Kementerian Perdagangan RI – komoditas ekspor utama lainnya dari Australia ke Indonesia untuk Wheat and Meslin mencapai USD 861.194.000; Live Bovine Animals mencapai USD 285.928.000; Cotton, not carded or combed sebesar USD 183.763 4.000; Unrought Aluminium USD 182.589.000; Refined Copper and copper Alloys mencapai USD 144.907.000. Sedangkan total investasi Australia di Indonesia – pada 2012 saja – tercatat mencapai USD 743,6 juta. Negeri Kanguru itu mengharapkan Australia untuk terlibat dalam pelaksanaan proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), khususnya koridor lima dan enam di kawasan Indonesia bagian timur.

Secuil data perdagangan dan investasi tersebut – jika Australia benar-benar memutuskan hubungan diplomatik dengan Indonesia – sama artinya dengan memutus peluang besar ekonomi yang terhampar di Tanah Air ini. Bahkan, Pemerintah – secara domestik – dapat dituding sebagai pembunuh rakyatnya sendiri yang berlaga di sektor bisnis yang beragam komoditas itu. Tidaklah berlebihan jika rezim Tony Abbot juga cukup abash kalau dinyatakan telah – minimal akan – membantai kepentingan para petani dan peternaknya, juga rakyatnya yang terlibat dalam proses produksi dan perniagaan. Cukup sah juga jika dituding melumpuhkan kepentingan rakyat Australia yang mencari kehidupan apapun di Tanah Air ini. Landasannya, pemutusan hubungan diplomatik akan mempersulit gerak kongkretisasi hubungan perdagangan dan investasi, di samping kepentingan lainnya. Setidaknya, akan terjadi mata rantai hubungan yang lebih panjang atau tidak leluasa jika tetap mempunyai hubungan diplomatik.

Sebagai pemerintah, sudah selayaknya Abbot tetap memfasilitasi kepentingan ekonomi dan bisnis warganegaranya yang malang-melintang berbisnis di Indonesia ini. Karenanya, Abbot harusnya memperlihatkan kecerdasan nurani politiknya, bukan letupan politis yang sarat dengan dimensi kompensasional. Tidak sepantasnya seorang Abbot mengeksploitir persoalan eksekusi mati narkoba dengan dalih hak asasi manusia. Cerdaslah dalam menatap persoalan secara komparatif dan arif: sekitar 18.000 jiwa melayang, tapi harus membela mati-matian dengan dua gelintir tercabut nyawanya. Sangat tidak rasional.

Jika Abbot dan para penjunjung tinggi hak asasi manusia di belahan dunia manapun, harusnya mereka juga berteriak lantang ketika Amerika Serikat juga melakukan eksekusi mati. Sekedar ilustrasi faktual, negeri Paman Sam itu menembak, menyetrum, menggantung dan menyuntik mati lebih dari 1.400 terpidana sejak 1976. Bahkan, saat ini masih ada 3.000 narapidana lain yang menunggu hukuman mati di sana.

Sangat terlihat inkonsistensi dalam megartikulasikan hak asasi manusia. Sisi lain, para pejuang hak asasi manusia di manapun, termasuk di Tanah Air ini pun tidak bersuara lantang kepada nasib para TKW kita yang juga sedang menanti hukuman mati, padahal bukan terkategori kejatahan kemanusiaan yang sangat membayahakan, tidak massif dan ekstensif dampaknya. Inilah ketidakadilan dan ketidafairan dalam menjunjung tinggi martabah manusia. Distinksi ini cukup mengabsahkan para pendemo memang bayaran, terutama yang berlaga di Indonesia ini.

Sungguh tidak obyektif. Sikap ambigu ini layak kita persoalkan dari perspektif nasionalisme yang sangat paradok ini: mengapa begitu tega menyaksikan bergelimpangan nyawa rakyat Indonesia ini, tapi begitu gigih membela para pembunuh rakyat kita sendiri? Setuju untuk menghukum sebertat-beratnya tap menolak hukuman mati, hanyalah retorika hukum yang sejatinya tak manusiawi. Kiranya kita perlu merekonstruksi jiwa keterpanggilan sisi kemanusiaan kita selaku penjunjung tinggi martabat manusia.

Kejujuran menjadi kata kunci penting untuk mengartikulasikan perjuangan kamanusiaan. Bagi para aktivis Indonesia, kita punya Pancasila yang sebagai landasan untuk mengekspresikan prinsip-prinsip kemanusiaan (Sila kedua) yang sejatinya universal. Universalitas itu cukup representatif bagi sikap dan cara pandang negara-negara lain – tidak hanya bangsa dan Pemerintah Indonesia – dalam membela dan memperjuangkan hak-hak kemanusiaan yang adil dan obyektif.

Sikap obyektif itulah yang harusnya dijadikan pembelajaran bagi Australia agar ngono yo ngono, tapi ojo ngono (begitu ya begitu, tapi jangan begitu). Boleh membela, tapi proporsional-rasional. Membela warga negaranya okay, tapi jangan sampai memasung hak-hak dan kepentingan rakyatnya sendiri seperti yang bergerak di sektor ekonomi dan social, bahkan politik umumnya. Jika tetap egois dan kebablasan kebijakan politiknya, berarti Australia bunuh diri. Sesuatu yang tidak mungkin dan karenanya hanya politik gertak sambal an pencitraan. Indonesia… tetap teguh dan konsistenlah dalam mengeksekusi hukuman mati embong narkoba, meski “ancaman” berdatangan. Keteguhan dan konsistensinya cukup menggambarkan diri kita sebagai negara berdaulat, secara hukum ataupun politik.

Jakarta, 29 April 2015

Agus Wahid
Penulis: Tenaga Ahli Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPD RI

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *