Anggaran 12,1 Trilyun Berujung Pengajuan Hak Angket

Jakarta – Polemik anggaran dengan dalang para penguasa dipertontonkan dengan pelakon Anggota Dewan yang terhormat dan Gubernur DKI kepada masyarakat. Polemik berawal dari ditemukannya perbedaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2015 yang diserahkan pada Kementrian Dalam Negeri dengan Rancangan Anggaran yang telah disepakati antara Gubernur DKI dengan DPRD.

Anehnya antara DPRD dan Pemerintah DKI sama-sama merasa bersih dan tidak “ikut” bermain dalam polemik ini. Kondisi ini semakin diperparah dengan sikap saling tuding dan saling menyalahkan. Situasi ini terasa seperti mengenyampingkan sikap kenegarawan yang semestinya dipertontonkan oleh para penguasa dan wakil rakyat kepada rakyat yang telah memilihnya.

Kisruh dana siluman sebsar 12,1 Triliun tersebut akhirnya berujung pada pengajuan hak angket dan telah ditetapkan sebagai keputusan dalam sidang paripurna DPRD DKI pada hari Kamis, 26 Februari 2015. Pengajuan Hak angket tersebut tidak membuat Ahok sebagai Gubenrnur DKI menjadi gentar, malahan dia menantang DPRD agar masalah ini dibuka secara transparan kepada masyarakat.

Menurut Dr. Sri Sundari, Hak angket dapat diajukan berdasarkan pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah no 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jika hasil penyelidikan oleh Panita Angket ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ujar Presiden Government Research Institut tersebut.

Kita semua berharap agar kisruh anggaran tersebut segera menemukan titik terang, dan tidak mengganggu program kerja pemerintah DKI tahun 2015. (RHM/PN)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *