18 February 2018

Akibat Perpres, Kewenangan Antar Lembaga Bisa Saling Bertabrakan

Pemberian kewenangan yang luas kepada Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Panjaitan (LP) oleh Presiden Joko Widodo melalui Perpres Nomor 26 tahun 2015 jadi polemik. Ada yang setuju, ada juga  yang mengeluarkan krtitik tajam.

Bagi peneliti dari Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo, langkah itu mencerminkan bahwa tingkat kepercayaan Jokowi ke Luhut sangatlah tinggi. Meski, dalam kenyataannya Jokowi harus mau dinilai agak berlebihan oleh sebagian kalangan.

“Bisa jadi itu juga merupakan strategi Jokowi untuk menjadikan Luhut kekuatan penyeimbang antara kekuatan politik di pemerintahan,” terang dia yang dikutip dari RMOL, Kamis (5/3) malam.

Karyono yakin, sebelum mengambil keputusan itu, Jokowi sadar betul akan resiko yang akan timbul belakangan. Dia pasti engeh kalau keputusan itu akan menimbulkan conflict of interest dalam lingkaran istana maupun kementerian.

“Kewenangan Luhut akan menjadi ancaman para menteri, bahkan menjadi ancaman wakil presiden karena dia (Luhut) bisa menyebabkan kewenangan antar lembaga saling bertabrakan,” terangnya.

Apalagi, lanjut dia, seandainya terjadi abuse of power di lembaga staf kepresidenan untuk kepentingan tertentu. Itu, tentunya bisa menimbulkan masalah baru yang berpotensi munculnya disharmoni. Tentunya, berujung juga pada instabilitas pemerintahan.

“Oleh karena itu, fungsi menkoordinasikan lintas kementerian ini harus diarahkan kepada terciptanya hubungan komunikasi dan berjalannya program yang sinergi antara kementerian dan lembaga kepresidenan,” terangnya.

“Kewenangan dan fungsi yang diberikan kepada lembaga staf kepresidenan jangan sampai disalahgunakan yang bisa menimbulkan abuse of power. Orientasinya harus benar-benar untuk mewujudkan nawa cita,” demikian Karyono menutup perbincangan.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *