18 February 2018

Ahok Pemimpin yang Tidak Arif

JAKARTA — Pengamat ekonomi kebijakan publik Ichsanudin Noorsy menilai, kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD DKI Jakarta menunjukkan ketidakarifan pemimpin. Dalam hal ini, lanjut Noorsy, kesenjangan komunikasi kian lebar antara keduanya setelah Ahok menuding DPRD terkait dana titipan sebesar Rp 12,1 triliun.

Karenanya, kata Noorsy, semestinya sebelum RAPBD diserahkan ke Kemendagri, Ahok berkomunikasi dulu dengan DPRD. Ini agar bisa didalami secara internal, siapa yang terlibat usulan mata anggaran Rp 12,1 triliun itu.

Dalam pandangan Noorsy, bila cara bijak semisal duduk bersama dengan DPRD itu ditempuh Ahok, maka akan menjadi lebih mudah. Yakni, apakah memang mata anggaran dengan Rp 12,1 triliun yang disebut Ahok sebagai dana siluman itu hasil kongkalikong oknum DPRD saja atau antara DPRD dengan SKPD. Adapun SKPD merupakan bagian dari kubu Ahok sebagai Pemprov DKI.

“Sekarang akhirnya membuat Ahok berhadapan dengan dua pihak sekaligus. Di satu pihak dengan DPRD dan di pihak lain, SKPD. Artinya, Ahok tidak mendayagunakan wewenangnya secara efektif,” kata Ichsanudin Noorsy.

Adapun kultur politik yang mestinya Ahok kembangkan, kata Noorsy, ialah memberikan keteladanan. Karenanya, Noorsy menyarankan dilakukan audit manajemen terhadap seluruh proses perumusan RAPBD tahun ini. Sehingga, kedua belah pihak tidak larut dalam situasi saling tuding.

“Sehingga bisa ditemukan, siapa sesungguhnya yang melakukan ini. Apakah memang SKPD saja dengan titipan Dewan. Auditnya juga bukan ke BPKP, tapi BPK,” kata Ichsanudin Noorsy. Pilihan terhadap BPK, karena BPK badan independen dan tidak di kubu eksekutif.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *