Ahok Ingin Membuat Sejarah

Jakarta – Sejak duduk sebagai Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang lebih dikenal Ahok itu terus menunjukkan sikap kerasnya anti korupsi. Tak sedikit pejabat di lingkungan Pemprov DKI itu, bukan hanya kena semprot, tapi juga terkenan tindakan indispiliner. Kali ini, Ahok harus bersikap tegas, keras dan bahkan tak mau kompromi dengan mitra kerjanya dari unsur DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Di mata Ahok, banyak mata anggaran dalam APBD yang diparipurnakan DPRD DKI Jakarta mengandung unsur dana siluman. Nilainya tidak tanggung-tanggung: mencapai sekitar Rp 12,1 trilyun. Kebanyakan terkait urusan pendidikan. Atas penilaian inilah yang kemudian Ahok tak bisa menerimanya. Ahok terus menentangnya dengan frontal.

“Saya kira, keberanian Ahok itu luar biasa. Dia berani menghadapi perilaku yang sudah bukan rahasia lagi tentang kongkolikong seputar anggaran itu. Perlu kita catat, Ahok ingin membikin sejarah. Setidaknya, sejarah anti mavia anggaran yang memang harus diberantas”, ujar AM Fatwa, senator asal DKI Jakarta dalam acara Dialog Kenegaraan yang diselenggarakan Forum Wartawan DPD RI di komplek Senayan kemarin (04/03).

Memang, tudingan Ahok tentang “dana siluman” itu masih perlu dibuktikan dan perlu waktu. Tapi, tudingan itu menyulut konflik dengan teman-teman DPRD Provinsi DKI Jakarta, apalagi tudingannya sudah disampaikan ke KPK. Bagi temen-temen Dewan, sikap Ahok bukan hanya dinilai congkak, tapi sikapnya menambah geram mereka. Selama ini, komunikasi politik Ahok dinilai buruk. Tidak santun. Dan sang pemimpin perlu tata-krama dalam berkomunikasi. Karenanya, kita dapat memahami ketika teman-teman DPRD bersikap galak juga: mengajukan hak angket.

“Sebenarnya, tidaklah pas hak angket itu. Hask tersebut bisa diajukan jika Ahok memang diduga kuat melanggar kebijakan strategis dan berdampak laus bagi kepentingan masyarakat. Sementara itu Ahok dinilai masih on the track. Karena itu, pengajuan hak angket masih bisa diperdebatkan secara hokum, apalagi sampai ke pemakdzulan”, tambah AM Fatwa.

Yang menarik untuk dicatat, tambah AM Fatwa, keberanian bersikap seperti Ahok itu boleh dibilang langka untuk ukuran kepala-kepala daerah, baik sebagai gubernur ataupun bupati atau walikota. Dan bagi dia tidak takut kehilangan jabatan akibat keberanian sikapnya.

Memperkuat catatan AM Fatwa, Refli Harun – dosen dan pengamat hukum tata negara – yang juga menjadi nara sumber dalam acara Dialog Kenegaraan itu menambahkan, jika gebrakan Ahok itu berhasil, maka akan terjadi multiplyer effect, dimana Gubernur atau bupati / walikota bisa saja bersikap sama seperti Ahok dalam menghadapi tekanan para mitranya dari unsur DPRD. Hal ini terjadi bagi para kepala daerah yang berkomitmen sama untuk pemberantasan korupsi.

“Itulah keberanian Ahok yang layak dicatat dalam sejarah dalam konteks penegakan anti korupsi”, ujar Rafli Harun sembari menegaskan bahwa jika Ahok gagal dalam menghadapi kekuatan DPRD, maka kebranian Ahok tak lagi bernilai di mata publik. Juga, tidak akan ada imbas positif pembelajaran bagi para kepala daerah. Tragisnya, jika perlawanan terhadap DPRD itu gagal, maka nasib Ahok pun tak akan jauh dari apa yang dihadapi Abraham Samad.

Sanksi Keterlambatan dan Urgensi Uji Publik
Jika konlfik Ahok – DPD terus berlarut-larut, maka aka nada sanksi bagi Pempov DKI Jakarta. “Tahun lalu, hanya sekitar 47% DKI Jakarta menyerap anggaran. Jika hal ini terulang lagi (serapannya rendah), maka DKI Jakarta akan terkena sanksi, yaitu selama enam bulan ke depan, Kementerian Keuangan tidak akan mencairkan alokasi APBN untuk pembangunan ibukota negara ini”, ujar Henny P. dari FITRA yang juga menjadi nara sumber dalam acara Dialog Kenegaraan itu.

Seperti kita ketahui, lanjut Sekjen FITRA ini, andalan pendapatan Pemrpov DKI Jakarta dari sector pajak yang potensinya mencapai Rp 4,5 trilyun. Akibat dari kisruh yang terjadi, maka sektor pajak ini terancam pemasukannya. Sisi lain, program-program lainnya yang bersentuhan langsung kepada masyarakat seperti Jakarta Sehat atau Jakarta Pintar yang bernilai sekitar Rp 11,4 triyun terancam pelaksanaannya.

Karena itu – FITRA mengusulkan – perlu uji publik mana APBD yang benar, versi DPRD atau Ahok. Dalam hal ini masyarakat – atas dasar UU No. 23/2014, terutama Pasal 312 Ayat 2 – berhak meminta informasi kepada penyelenggara negara. Dalam hal ini masyarakat berhak untuk mengetahui persis pos-pos anggaran yang sebenarnya. Dari uji publik itulah masyarakat pada akhirnya akan tahu mana dana yang dinilai sebagai siluman dan mana yang memang sesungguhnya.

Memperkuat catatan Henny, Rafli Harun merasa heran atas adanya dua APBD yang disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri. Dan memang tidak boleh terjadi ada dua ragam APBD. Karena itu uji publik menjadi penting untuk memverifikasinya.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *